Menurut Ana, target Kementerian Pekerjaan Umum untuk kondisi kemantapan jalan di kabupaten ini tahun 2019 sebesar 60 persen, sedangkan capaian untuk kondisi kemantapan jalan tahun 2017 sudah mencapai 60,69 persen.
"Jadi sudah melebihi target nasional," katanya di Langgur, Senin (26/3).
Namun demikian, ia mengakui untuk pelayanan kebutuhan masyarakat ada ruas jalan yang memprihatinkan, karena realisasi pembangunan 60.69 persen hampir sebagian besar di pulau Kei Kecil, sedangkan 30 persen lebih sisanya di Kei Besar.
Jika dihitung, 40 persen jalan di Kei Besar baik, sedangkan sisanya rusak terutama di ruas jalan Ngurdu Bombai Fako, ruas jalan Fako Hollat, ruas jalan Hollat Ohoiraut, dan ruas jalan Elat Weduar.
Menurut Ana, ada tiga ruas jalan yang merupakan jalan provinsi sehingga ditangani Pemprov Maluku, yakni ruas jalan Ngurdu Fako, ruas jalan Fako Hollat, dan ruas jalan Hollat Ohoiraut, dimana kondisi fisiknya rusak berat (80 persen).
Tahun ini, melalui APBD Provinsi, sebesar Rp5 miliar digunakan untuk pembangunan jalan di Kei Besar yakni simpang Ngurdu Fako yang direncanakan dengan hotmix.
"Sekalipun ruas jalan provinsi, namun Pemda Malra melalui APBD ada kebijakan untuk masuk intrvensi di ruas jalan tersebut yakni perbaikan trase di tikungan S," katanya.
Pembangunan jalan hotmix tahun anggaran 2017 di Kei Kecil maupun Kei Besar sudah selesai 100 persen, yang belum selesai pekerjaan ruas jalan Elat Weduar sepanjang 4 kilometer yang dikerjakan oleh Balai Jalan.
Pembangunan infrastruktur jalan tahun 2017 di Kei Besar melalui dana DAK terealisasi 7,5 kilometer, sementara DID terealisasi 0,5 kilometer, total 8 kilometer jalan hotmix, sedangkan lapen 4,750 kilometer.
Di Kei Kecil, jalan aspal hotmix 11 Km sementara lapen 5 Km.
Dengan demikian, total realisasi pembangunan jalan di Malra tahun 2017 untuk lapen sepanjang 9.750 km, sedangkan hotmix sepanjang 15 km.
Jembatan penghubung Ana menyatakan, untuk konektivitas telah dibangun pula sejumlah jembatan dengan anggaran tahun 2017, di antaranya jembatan Rosenberg di Langgur, jembatan Wer Aur II, jembatan Wer Aur III, jembatan Wer Aur IV, dan jembatan Ngurwul I.
"Seluruhnya di Kei Besar dan sudah selesai semua, 100 persen, kecuali jembatan Rosenberg bagian bawah, realisasi fisik sudah 99 persen tinggal finishing saja," katanya.
Sementara jembatan Dian Pulau Tetoat didanai APBD Provinsi, dan PUPR Malra hanya menjalankan fungsi pengawasan.
"Kalau ada permasalahan, maka kami akan berkoordinasi dengan provinsi, namun saat ini sudah dalam tahap pemasangan rangka baja," katanya.
Ana menambahkan, pada tahun 2018 ada satu jembatan yakni Wer Aur V, panjangnya 25 meter. Jika sudah selesai maka konektivitas di Kei Besar Utara Barat sudah sampai ke Desa Ad.
Ana berharap Pemerintah Pusat menganggarkan dana pada tahun 2019 untuk infrastruktur.
"Jika 25 persen di luar total APBD dialokasikan untuk infrastrukur, maka saya sangat optimis pembangunan jalan lingkar Kei Besar secara bertahap akan secepatnya diselesaikan," katanya.
"Saya juga berharap masyarakat di Kei Besar selalu mendukung kami dalam menyelenggarakan pembangunan jalan, serta dukungan legislator daerah ini baik di tingkat provinsi maupun pusat," tambahnya. (MP-4)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar