Selasa, 28 Agustus 2018

Pepera 69: Senter, Koteka dan Tumpah Darah Perlawanan

Buletinnusa
Anggota Dewan Musyawarah Pepera(DMP) dari Kabupaten Jayapura saat penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada 2 Agustus 1969 di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura.
Oleh: Benny Mabel | Jubi
Suatu hari di masa lalu, Jubi - Rombongan kepala klan (suku) Dawi Mawel, Motok dek Mabel didatangi kepala klan Logo Mawel, Kurulu Mawel. Di rombongan Kurulu, ada seorang pemuda, namanya Wimoko Mawel. Wimoko sudah dilatih jadi juru bicara oleh tim kerja pemerintah Indonesia . Dia kemudian jadi Polisi.
Anggota Dewan Musyawarah Pepera(DMP) dari Kabupaten Jayapura saat penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada 2 Agustus 1969 di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura.
"Ah Motok dek. Nagarak Wamena louok nen eme (Pace Motok dek, kawan mari ke Wamena.,"ajak Kurulu kepada rombongan , termasuk tim kerja pemerintah Indonesia.
"Nena hagahik tah...(Apa yang kita mau lakukan kah?)"tanya Motok dek.
"Warigi tuan lak yi senter sumpusuok eluk iliogi yii, luok, woksinawak nen (Orang-orang Indonesia ini mau bagi-bagi senter, mari kita pergi supaya dapat,)" Kurulu.
Bagi -bagi alat penerang itu, memang jadi kebutuhan bernilai tinggi saat itu. Montokdek pun ikut. Pasang harapan tinggi, dapat senter yang dijanjikan tim dari Indonesia itu.
Motok dek, Kurulu, bersama rombongan tiba di Wamena berjalan kaki, menempuh jarak 16 kilometer. Rombongan bergabung bersama dengan kurang lebih 73 kepala klan dari di wilayah adat Lapago.
Ikut dalam rombongan: kepala klan Owaharok Doga, Silo Doga, Penago Itlay, Ikiak Kosy, Guname Tabuni, Lukas Uropmabin, Isak Yawalka, Yuguwarak Wenda, Metagnak Wandik.
Para kepala klan atau Ap Kaintek ini dikarantina di satu gedung. Kebanyakan orang menyebut gedung itu, kini diberi nama Ukumhearik Asso. Itu adalah nama salah satu kepala klan, yang disebut-sebut sebagai peserta Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat).
Di samping gedung itu, kurang 150 meter dari gedung itu, dibangun patung Kurulu Mawel: Monumen Pepera.
Pepera di Papua dimulai di Merauke pada 15 Juli dan berakhir di Jayapura 2 Agustus 1969.
Di gedung itu, puluhan ap Kaintek, mendapatkan pendidikan politik: doktrinasi hingga bujuk rayu. Mereka diiming-imingi sejumlah perkakas rumah, lampu senter dan barang berharga lainnya.
"Untuk mengambil hati mereka, semua memiliki radio transistor, sebuah lampu senter, pakaian dan sedikit uang,"tulis JB Droglever, sejarahwan Belanda dalam bukunya “Tindakan Pilihan Bebas”.
Mereka juga melatih teknis pelaksanan Pepera. Dengan harapan, tidak ada penolakan dalam pelaksanaannya nanti. Tekanan psikologis diperlakukan dengan latihan-latihan militer.
Kata Droglever, saat pelaksanaan, pasukan siap bidik kawal peserta Pepera. Latihan dan pengawalan ditingkatkan demi meningkatkan “nasionalisme”.

"Latihan angkat tangan"

Satu momen yang tidak pernah terlupakan dalam hidup Motok dek , soal “latihan angkat tangan”.
Latihan itu terus saja digelar hingga hari H, 16 Agustus 1969 tiba giliran di Wamena, usai konsultasi rakyat pertama di Merauke Pada 15 Agustus. Para kepala klan, memasuki proses konsultasi. Ini adalah tekanan psikologis dan arahan untuk ikut maunya Tim kerja Indonesia.
Proses ini dipandu dengan juru bahasa dan orang-orang luar Wilayah Lapago yang mengerti bahasa Indonesia.
"Saya lihat teman-teman angkat tangan, jadi ikut-ikut angkat tangan karena teman-teman juga angkat tangan,"gumam Motok dek kepada putranya, Wamarek Mabel yang bertutur lagi kepada penulis.
"Kenapa kita angkat tangan?"tanya Motok dek kepada rekan-rekannya.
"Kita sudah memilih Indonesia. Kita mengusir yang rambut pirang"katanya.
Motok dek tidak menerima pilihan yang bukan pilihan kehendak bebas itu. Ia anggap pilihan itu tidak sadar, petaka baginya. Kampung dan rakyatnya terancam.
"Mereka sudah bagus mengapa kita usir lagi...apakah Indonesia akan sama dengan Belanda?"

(Baca ini: Penjelasan Bazoka Logo tentang Petisi Rakyat West Papua)
Semua kepala suku yang hadir berbicara pendapatnya. Kepala suku Kurulu Mawel yang menjadi pembicara, mengakhiri perdebatan.
"Kita coba dengan orang yang rambutnya hitam sama dengan kita. Kalau dia tidak bagus, kita berjuang, usir lagi,"ungkap Molokma Mawel, Anak Kurulu Mawel.
Pepera sudah berlalu. Tapi peristiwa “angkat tangan” itu, benar-benar tertanam dalam ingatan Motok dek. Pilihan itu baginya tidak pernah adil dan bebas.

Kita kira kita perang suku

Pada 1977, jelang pemilihan umum Republik Indonesia di wilayah adat Lapago, Pemerintah NKRI melancarkan “Operasi Koteka”; Orang Papua dipaksa lepas Koteka, ganti dengan kain.
Rakyat tidak pernah terima pemaksaan itu. Perlawanan spontan pun mulai muncul. Suara-suara tidak setuju dan protes atas Pepera dan “Operasi Koteka” mulai bergaung.
Atas nama mengamankan rakyat yang tidak menerima peraturan pemerintah Indonesia, operasi dimulai antara April-Juni 1977. Waktu itu Pangdam Cendrawasih, Brigjen Imam Munandar.
"Ar Hun Motok dek ya wahuhama yigen..ar egetugi tuan lak inom Hagar laguhasik nen,"cerita Dominikus Surabut, Ketua Dewan adat Papua.
Motok dek dibunuh dengan konspirasi. Sesamanya dipakai untuk menghabisi atas nama perang suku.
Kata dia, pembunuhan dia penuh konspirasi murni. Pemerintah pakai tangan orang Papua sendiri. "Suku makan suku, Papua bunuh Papua yang terjadi waktu itu" kisahnya
Operasi Koteka pada 1977 memang pilu. Kisah itu menjadi ingatan kolektif dari generasi ke generasi. Generasi sejarah, generasi pasca peristiwa yang lahir tahun 1980 an ke atas.
Salah satu saksi sejarah, Warek Logo, seorang tuna netra, melukiskan perang itu dalam syair lagunya "wim salek wim bisilago" (Kita kira kita perang suku).
Sebuah syair yang menyindir, bahwa peristiwa dirancang seolah -olah perang suku murni. Padahal itu hanyalah konspirasi, perang suku yang ditunggangi untuk membunuh orang Papua yang menolak kehadiran Indonesia.
Pada persitiwa itu, orang -orang tunggang langgang, cari selamat. Lari ke hutan, ke daerah lain. Lari ke Iluga sampai ke Kobakma. Daerah paling jauh dari Green Valley. Tapi maut terus saja mengejar. Minta darah tumpah.
"Orang dari Lembah pikir akan selamat kalau sampai ke Iluga, Kobakma, tetapi mereka hilang untuk selamanya".
Lagu itu kemudian muncul lagi dalam versi lain awal 2000 an, dari tangan generasi termuda, Maniko Group menceritakan itu dalam lagu berjudul "Ilu Wim O...". "gemuruh perang ilu"
Syair yang mengisahkan tersebarnya kabar perang. Gemuruh perang yang disebut "Ilu Wim". Ungkapan "o..."merujuk sebuah panggilan, seruan konsolidasi.
Orang yang mendengar gemuruh perang diajak, bangun persatuan di kampung. Satukan komitmen dan lakukan perlawanan bersama mengusir musuh kehidupan. Lawan haus kekuasaan dan haus darah.
Peristiwa itu masih segar dalam ingatan Karolina Aud.
Kala itu, Aud adalah seorang bocah kecil berusia tujuh tahun. Ketika perang meletus, dia orang-orang terkasih harus mengungsi ke hutan.
"Kita lari ke hutan. Makanan habis. Anak-anak menangis,"tutur perempuan yang kini berusia 48 tahun itu.
Situasi menjadi sulit. Baku tawar para pria menyerah atau tidak dengan melihat anak-anak yang kelaparan. Lebih banyak yang bertahan. Tidak mau menyerah.
Konspirasi pun mulai dibangun. Orang-orang yang dekat dengan pemerintah membawa kabar. Kalau mau menyerah, tidak akan diapa-apakan, syaratnya bawa bendera merah putih.
"Pasti aman. Kita masuk bawa bendera ,"ujar nenek tiga cucu itu .
Rombongan yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak mulai menyerah.
Tapi bendera merah putih itu, ternyata tidak bisa menjamin keselamatan nyawa mereka.
"Laki-laki semua ditahan, dipukul, direndam. Ketika matahari terbit, dijemur di atas pohon. Sadis,”
"Mereka digantung di pohon. Kaki di atas, kepala di bawah. Di kasih gitar lalu disuruh menyanyi,"ujarnya.

Darah terus tumpah

Kisah-kisah ngilu itu, akhirnya jadi pengalaman kolektif. Dengan sendirinya menggalang kekuatan melawan. Bahkan hingga kini.
Musa Tabuni, alias Mako, Saka Mabel, Hubertus Mabel (cucu Motok dek Mabel), komandan militan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mereka jadi tonggak -tonggak perlawanan .
"Kami teriak bukan buta. Kami bicara atas sejarah yang tidak jelas. Kami menuntut hak kebebasan kami,"ungkap Hubertus dalam suatu diskusi.
Tabuni dan Mabel bersaudara pun harus tewas di medan perlawanan. Mako dan Hubertus tewas dalam operasi rahasia, atas nama Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Papua, 2012 silam. Mako ditembak di Waena, Jayapura 14 Juni 2012 dan Hubertus di Wamena 16 Desember 2012.
Sedangkan Saka tewas akibat penyiksaan selama menjalani hukuman di tahanan. Tidak banyak yang tahu, jika Saka tewas akibat pukulan. Tidak banyak juga yang tahu. Saka adalah orang yang bergerilya mengumandangkan perlawanan di tembok -tembok kota Jayapura.
Bersenjatakan cat semprot, dia tuliskan kata-kata "Lawan". Kata ini adalah slogan KNPB.
Kata-kata ini banyak bertebaran di dinding-dinding kota sepanjang jalan Abe-Waena. Terutama di tembok-tembok pagar dan rumah toko (Ruko) jalan SPG Waena. Juga di dinding pagar Universitas Cendrawasih. Ada juga gambar -gambar bendera KNPB dan Bintang Fajar. Itu Saka yang banyak buat.
Perlawanan mereka memang tidak pernah ada kompromi. Sulit dibujuk dirayu dengan makan minum. Mereka hanya punya satu kata "Lawan" . Hidup atau mati.
Prinsip yang sama dianut Tabuni. Seminggu sebelum ditembak, dalam sebuah demontrasi, dia tegaskan komitmen perlawanannya.
"Lebih baik mati saat melakukan perlawanan. Saya lahir di jalanan. Mati pun di jalanan. Kolonial tidak boleh tahan saya. Kecuali mayat saya,"tegasnya.
Rupanya komitmen itu lahir dari sebuah kesadaran membaca watak pemerintah yang menduduki Papua. Ketika Hubertus tewas, Polisi yang membawa Hubertus di sebuah mobil menyebut "Sudah, kasih tinggal dia mati,". Begitu yang ditulis Amnesti Internasional dalam laporannya, pembunuhan di Papua kurun waktu 2010 hingga 2018, yang dirilis pada 2 Juli 2018.
"Kawan, dia sudah mati,"ungkap seorang polisi lainnya, yang turut dalam mobil itu. Hubertus tewas bersimbah darah, dalam perjalanan dari Kurulu ke Wamena.
Apakah prinsip "Kasih tinggal dia mati" ini yang akan bikin punah orang Papua? Apakah karena prinsip membiarkan itu, sejumlah kasus pembunuhan atas nama separatisme tidak pernah terungkap?
Tidak pernah ada proses hukum yang tuntas atas pelbagai pembunuhan itu. misalnya, kasus Pembunuhan Arnold Ap, Opinus Tabuni, Kelly Kwalik, Mako Tabuni dan sejumlah aktivis Papua.
Pemerintah Indonesia, masih manusiakah rakyat Papua di mata kalian? (*)

Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar