Kamis, 30 Agustus 2018

Upaya Menpar Aktifkan TCC Di Maluku Diresponi DPRD

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Komisi D DPRD Maluku tetap merespon upaya Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengaktifkan Tourism Crisis Center (TCC) di Maluku walaupun belum mendapatkan informasi mengenai rencana pengaktifan sekaligus pembentukkan tim tersebut. "Upaya Kementerian tetap kami respon karena menyangkut masalah sosial kemanusiaan yang harus diperhatikan," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Maluku, John Rahantoknam di Ambon, Kamis, (30/8).
Ambon, Malukupost.com - Komisi D DPRD Maluku tetap merespon upaya Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengaktifkan Tourism Crisis Center (TCC) di Maluku walaupun belum mendapatkan informasi mengenai rencana pengaktifan sekaligus pembentukkan tim tersebut.

"Upaya Kementerian tetap kami respon karena menyangkut masalah sosial kemanusiaan yang harus diperhatikan," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Maluku, John Rahantoknam di Ambon, Kamis, (30/8).

Rahantoknam menandaskan, pengaktifan TCC di Maluku dirasa perlu mengingat peningkatan kunjungan para Wisatawan sejauh ini ke Maluku cukup meningkat sebesar 20%.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Nenia S Rahantoknam mengatakan dengan memiliki destinasi wisata yang cukup banyak, menarik Kementerian menjadikan Maluku sebagai salah satu tempat TCC dari 10 Provinsi di Indonesia.

"Kami baru saja mendapat surat dari Kementerian dengan Nomor OT, 001/2/3/MP/2018 tentang pembentukkan tim manajemen TCC Kepariwisataan, bersamaan dengan sembilan provinsi lainnya," katanya.

Menurut Nenia, pembentukkan tim ini dilatari musibah gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu. Agar tidak terjadi kepanikan apabila terjadi gempa, maka para Wisatawan dihimbau untuk melaporkan keberadaan terkini mereka ke TCC.

“Provinsi Maluku masuk dalam pembentukan tim dikarenakan karasteristik wilayah atau daerah yang rawan gempa.,” ungkapnya

Nenia katakan, pembentukan tim TCC tersebut melibatkan beberapa pihak diantaranya Dinas Pariwisata,  Kesehatan dan Penanggulangan Bencana.

"Stakeholder ini yang akan dilibatkan saat pembentukkan tim. Karena akan dibuat dalam sebuah SK Gubernur dalam waktu dekat," pungkasnya. (MP-9)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar