Rabu, 22 Mei 2019

Demo di Kantor Bupati, Puluhan AOP Khenambay Umbay Minta Hasil Pleno Rekapitulasi Dibatalkan

Buletinnusa
Demo di Kantor Bupati, Puluhan AOP Khenambay Umbay Minta Hasil Pleno Rekapitulasi Dibatalkan
Koordinator aksi, Jack Puraro menyampaikan aspirasinya didepan Wakil Bupati Jayapura.
Sentani -- Puluhan calon legislatif, (Caleg) orang asli Papua, ( OAP) yang tergabung didalam masyarakat adat khenambay Umbay minta agar caleg yang lolos pada hasil pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Jayapura dibatalkan. Hal itu menyusul, lolosnya 17 orang caleg non Papua sementara 8 orang caleg asli Papua dalam hal ini Khenambay Umbay.

Simak juga: Polda Belum Temukan Pergerakan People Power di Papua

Salah satu pendemo dalam aksi menyuarakan agar jika lebij banyak yang lolos bukan asli Papua itu berarti kita dijajah dinegeri kita sendiri. Makanya dari itu kami minta hasil pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten yang sudah dilakukan dibatalkan. Bila tidak, maka seluruh masyarakat adat akan turun dan melakukan pengepungan terhadap DPRD Kabupaten Jayapura,” ucapnya.

Sementara itu, koordinator aksi Jack Puraro mengungkapkan, aksi ini tak lain menyikapi fenomena hasil politik di Kabupaten Jayapura dinilai sangat memprihatinkan sebab perbandingan caleg yang lolos di DPRD Kabupaten Jayapura terbalik 17 :8. Artinya, 17 orang non Papua sementara 8 orang anak asli Khenambay Umbay.

” Masyarakat melihat bahwa hak-hak politik kami sedang diperkosa dan dikebiri bahkan diinjak-injak apalagi kami sebagai masyarakat pribumi telah memberikan leluasaan bagi masyarakat non Papua namun satu yang tidak boleh hak kami apalagi diatas tanah ini tak boleh diinjak apalagi dikuasai,” ujarnya.

Lihat ini: Gagal Lolos, Banyak Caleg OAP Mengadu ke MRP, Tuntut PSU

Ditempat sama, Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro mengatakan, aspirasi yang telah disampaikan telah kami terima. Dan menyikapi hasil pleno rekapitulasi suara yang lalu, Pemerintah telah membentuk tim khusus yang disebut Proteksi orang asli Papua baik legislatif maupun eksekutif. Dalamnya terdapat masyarakat adat dan sejumlah akademisi guna tercapainya hasil yang diperoleh dan melalui hasil itulah maka menjadi pijakan bagi Pemerintah untuk mengambil keputusan, ” tutupnya.


Copyright ©Kawat Timur "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar