Minggu, 24 Maret 2019

Pemkot Ambon Verifikasi Kelengkapan Bantuan Keuangan Parpol

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melaksanakan pembinaan administrasi dan verifikasi kelengkapan bantuan keuangan partai politik (parpol).

Asisten I Pemkot Ambon Mintje Tupamahu menyatakan, keberadaan partai politik memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan berubah.

"Jika kapasitas dan kinerja parpol dapat ditingkatkan, maka akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik," katanya di Ambon, Kamis (21/3).

Menurut dia, peran parpol perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas dan kinerja agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat, dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Harus diakui, banyak pandangan publik yang miris terhadap peran parpol di antaranya parpol tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa, atau berniat memuaskan kekuasaannya sendiri.

"Persoalan lain yang dihadapi yakni belum maksimalnya pendidikan politik dan proses pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif, untuk menghasilkan kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik," ujarnya.

Mintje menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peran dan kapasitas parpol melalui bantuan pendanaan yang diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat.

Kegiatan ini lanjutnya, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus parpol agar tertib administrasi, disamping untuk menciptakan sinergitas pemerintah dan parpol.

"Upaya ini semata-mata demi keberhasilan program pemerintah yang bermuara bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Mintje menambahkan, bantuan yang dikucurkan bagi parpol tidaklah besar, tetapi dapat berguna dan memotivasi parpol dalam mengembangkan program, membina kaser dan memberikan pendidikan kepada masyarakat.

"Yang terpenting bantuan pendanaan ini, parpol harus memiliki kelengkapan administrasi yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, karena ada sistem pengawasan dan mekanisme laporan pertanggungjawaban," katanya. (MP-2)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar