Sabtu, 25 November 2017

Frona Koedoeboen Jabat Kadis Kominfo Maluku

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Gubernur Maluku, Said Assagaff melantik Frona Koedoeboen sebagai Kadis Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk mengisi jabatan kosong yang ditinggalkan Roy Halattu karena telah memasuki masa pensiun. Pelantikan yang dilakukan di ruang kerja Gubernur Maluku pada Jumat (24/11) tersebut dilakukan bersamaan dengan pengambilan sumpah satu pejabat eselon II lainnya yakni Husein Marasabessy yang mengisi posisi yang semula dipegang Frona Koedoeboen yakni staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.
Ambon, Malukupost.com - Gubernur Maluku, Said Assagaff melantik Frona Koedoeboen sebagai Kadis Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk mengisi jabatan kosong yang ditinggalkan Roy Halattu karena telah memasuki masa pensiun.

Pelantikan yang dilakukan di ruang kerja Gubernur Maluku pada Jumat (24/11) tersebut dilakukan bersamaan dengan pengambilan sumpah satu pejabat eselon II lainnya yakni Husein Marasabessy yang mengisi posisi yang semula dipegang Frona Koedoeboen yakni staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.

Husein Marasabessy sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I Provinsi Maluku.

Dua pejabat eselon II tersebut dilantik berdasarkan SK Gubernur Maluku No. 284 Tahun 2017 tertanggal 24 November 2017 yang diperkuat dengan Surat Mendagri Tjahjo Kumolo No. 821/7651/SJ tertanggal 23 Oktober 2017 perihal persetujuan pengisian dan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Persetujuan Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut menindaklanjuti surat Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir No. 821.2/2657 tertanggal 28 September 2017 tentang permohonan persetujuan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Selain itu berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) No. B-2499/KASN/10/2017 tertanggal 6 Oktober 2017 perihal rekomendasi mutasi/rotasi dan seleksi terbuka pengisian JPT Pratama Provinsi Maluku yang ditandatangani Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy.

Gubernur Said menepis anggapan sejumlah pihak bahwa pelantikan tersebut sengaja dilakukan tertutup di ruangan kerjanya.

"Pelantikan seperti ini bukan baru pertama kali dilakukan, Pelantikan bisa di mana saja yang penting dihadiri saksi dan rohaniawan. Hari ini banyak pejabat sedang ikuti Rapat Paripurna di DPRD Provinsi Maluku sehingga pelantikannya dilakukan secara terbatas," katanya.

Gubernur meminta Frona dapat mengakomodasikan berbagai persoalan yang terjadi di Maluku, terutama menyangkut jaringan komunikasi yang belum menjangkau sejumlah wilayah di Maluku, terutama daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T).

"Saya setiap saat berkunjung ke desa-desa dan masalah utama yang ditemui yakni permintaan masyarakat agar dapat menikmati aliran listrik dan menara telekomunikasi, sehingga bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Ada beberapa kecamatan di Maluku yang belum memiliki tower. Jadi tugas Kadis Infokom harus bisa menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Gubernur mencontohkan saat Rapat Kerja Pemerintah Provinsi Maluku yang dipusatkan di kabupaten Kepulauan Aru yakni di Desa Dai, Kecamatan Benjina, wilayah tersebut belum terjangkau sarana komunikasi, sehingga dirinya harus memberikan telepon satelit kepada Kepala Desa untuk berkomunikasi menyangkut persiapan Rakerda.

"Daerahnya masih sangat terpencil dan belum terjangkau jaringan telekomunikasi, padahal wilayahnya merupakan beranda negara karena berbatasan dengan negara tetangga Australia. jadi saya minta Kadis ke depan dapat melakukan kajian di wilayah terpencil tetapi potensial di Maluku yang belum memiliki menara telekomunikasi, sehingga dapat dibangun," tandasnya.

Sedangkan kepada Husein sebagai staff ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Gubernur Said memintanya membangun koordinasi dan komunikasi dengan aparat terkait terutama menyangkut Pilkada serentak gelombang ketiga yang akan berlangsung di Maluku serta kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.

"Staf harus mampu membangun komunikasi dan koordinasi dengan aparat teknis terkait sehingga Pilkada Maluku serta Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018 dapat berjalan lancar dan sukses serta bebas dari intervensi pihak manapun," katanya.

Dia menegaskan, Pilkada Maluku, Kta Tual serta kabupaten Maluku Tenggara menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menyukseskannya sehingga melahirkan pemimpin baru yang amanah dan mampu bekerja keras untuk kemajuan daerah lima tahun mendatang. (MP-3)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar