"Secara garis besar, pendapatan daerah direncanakan naik menjadi Rp3,46 triliun dan lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar Rp3,14 triliun atau naik Rp214 miliar lebih," kata Gubernur Maluku, Said Assagaff di Ambon, Senin (27/11).
Penjelasan gubernur disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tentang pengantar nota keuangan dan Raperda tentang APBD Maluku tahun anggaran 2018 dan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw.
Menurut gubernur, peningkatan pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp806,2 miliar dan melebihi tahun sebelumnya Rp698,91 miliar (15,44 persen).
Kemudian dana perimbangan direncanakan meningkat menjadi Rp2,64 triliun dibanding tahun lalu sebesar Rp2,43 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp18,47 miliar atau bertambah Rp2,72 miliar (naik 17,30 persen).
"Pada bagian belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,48 triliun atau ada kenaikan Rp309,18 miliar dari tahun anggaran sebelumnya yang mencapai Rp3,17 triliun," ujarnya.
Untuk kelompok belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp1,95 triliun atau bertambah Rp320,42 miliar, sedangkan belanja langsung direncanakan sebesar Rp1,53 triliun dan bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 sebesar Rp1,54 triliun, maka terjadi penurunan sebesar Rp11,24 miliar (0,73 persen).
Dari gambaran keuangan daerah ini, katanya, maka terjadi defisit anggaran senilai Rp20,54 miliar sebagai akibat dari pendapatan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja daerah.
"Sekali pun demikian, defisit ini masih lebih rendah dari tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp25,49 miliar," tandasnya.
Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Pada sisi pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah direncanakan sebesar Rp20,54 miliar yang bersumber dari estimasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2017, sedangkan pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah tidak dianggarkan.
Dari gambaran pembiayaan anggaran daerah tersebut, maka terdapat pembiayaan neto sebesar Rp20,54 miliar sehingga defisit dalam RAPBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp20,54 miliar.
"Maksudnya, sekali pun anggaran kita terbatas namun seluruh kebijakan program dan kegiatan yang dihasilkan harus dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat," kata gubernur.
Sementara wakil ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw mengatakan, penyerahan dokumen ini akan ditindaklanjuti dengan menyerahkannya kepada seluruh fraksi guna dibahas dan diteruskan ke Badan Anggaran DPRD.
"Kami berharap semoga RAPBD 2018 ini bisa memberikan intervensi program dan kegiatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat," katanya. (MP-5)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar