Infoteratas.com - Sudah sepekan sejak penerapan kebijakan penataan PKL Tanah Abang, Jakarta Pusat, diterapkan Pemrov DKI Jakarta yakni pada Jumat (22/12) lalu.
Selama itu pula, respon negatif, protes, kritik pedas dan perlawanan ditujukan kepada Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
Salah satu yang cukup dikecam adalah penutupan jalan sepanjang 400 untuk berjualan PKL mulai pukul 08.00-18.00 WIB.
Banyak yang mengaggap, kebijakan itu justru keliru dan keblinger.
Selain melanggar Undang-undang dan bertambah semrawut dan macet, juga telah merampas hak orang lain.
Akan tetapi, hal itu ditolak oleh Sandi yang malah mengklaim ada panurunan kemacetan hingga lebih dari 50 persen.
Angka itu didapatnya dari hasil evaluasi konsep penataan melalui Jakarta Smart City.
“Tercatat ada penurunan jumlah laporan kemacetan pada tgl 23 hingga 26 Desember 2017 itu kisaran 56 persen dari sebelumnya,” ujar Sandi di Jakarta Smart City, Balai Kota, Jumat (29/12) malam.
Akan tetapi, Sandi juga mengakui penurunan angka kemacetan itu masih belum bisa dianggap fix.
Sebab, konsep tersebut sempat berbarengan dengan hari libur perayaan Natal pada Senin (25/12) lalu.
Sehingga diperlukan waktu pengamatan yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang merepresentasikan kondisi di hari normal.
Penataan Tanah Abang Turunkan Macet 56 Persen, Kenyataannya Omong Kosong
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim penataan Tanah Abang yang dilakukan pihaknya mampu menurunkan kemacetan sampai dengan 56 persen.
Angka itu didapatnya dari hasil evaluasi konsep penataan melalui Jakarta Smart City.
Namun kenyataan di lapangan justru berkata sebaliknya. Kawasan yang dulunya sudah rapi di era Gubernur Joko Widodo itu malah semakin semrawut dan macet.
Sejumlah keluhan pun datang dari para sopir angkot dan tukang ojek.
Hal itu disebabkan penutupan Jalan Jati Baru, untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan.
Bukan saja soal keruwetan dan kemacetan, juga berimbas pada sepinya pelanggan bagi sopir angkot dan tukang ojek tersebut.
Salah satu supir angkot, Pardi, 29, mengeluhkan kemacetan yang semakin parah.
Imbasnya, tentu saja pendapatan yang menurun setelah penataan yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan.
Padahal, kata dia, sebelumnya adanya penataan mereka bisa memutari sepanjang jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang.
“Biasanya muter cuman 10 menitan, sekarang bisa sampai 30 menitan. Biasa kita ngetem di sana (Jati Baru Raya) bisa dapat penumpang, sekarang disini jadi sepi pada naik bus Transjakarta,” kata Pardi, Kamis (28/12).
Senada dengan Pardi, pengendara ojek motor, Safrudin, (46) juga merasa dirugikan dengan penataan Tanah Abang tersebut.
Pasalnya, dia bersama tukang ojek lainnya harus memutar jalan lebih ketika hendak mengambil Dan menurunkan penumpang.
“Alternatif (jalan) gak ada, kita bingung. Orang jadi pada bingung. Arahnya kemana. Mau ngantarbpenumpang aja kia bingung mutar-mutar,”
“belum lagi macetnya, rugi kita habis diongkos bensin. Kalau bisa janganlah dagang disitu,” kata Safrudi.
Untuk diketahui, kebijakan baru pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini sebelumnya mendapat respon negatif dari sejumlah pihak.
Dari Polda Metro Jaya sendiri menyebut penutupan jalan itu berimbas pada makin semrawut dan macetnya kawasan tersebut.
Selanjutnya, para pedagang di Blok G mengobral kasuk-kusuk pembagian tenda yang terindikasi hanya kong-kalikong.
Disebutkan, PKL yang menjadi prioritas hanyalah anak buah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung.
Sementara pedagang lain, meski ber-KTP Jakarta, malah tak mendapat jatah tenda.
Hal itu kemudian berimbas pada tak adanya pemasukan akibat Blok G ditinggalkan konsumen yang memilih berbelanja di jalan (PKL).
Ujung-ujungnya, sejumlah pedangan malas membuka tokonya bahkan sudah ada yang gulung tikar.
Terbaru, protes juga datang dari Koalisi Pejalan Kaki yang menyebut bahwa penataan PKL Tanah Abang adalah bukti kegagalan Anies.
Sebab, meski sudah sepekan, trotoar yang menjadi hak para pejalan kaki masih ditempati oleh PKL.
Kebijakan Anies Baswedan Soal Tanah Abang, Dirlantas: Bikin Macet
Kebijakan yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan PKL Tanah Abang terus menuai pro-kontra.
Sebab, langkah Pemprov DKI dengan menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, untuk lapak jualan para pedagang justru mengakibatkan kemacetan.
Hal itu disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra, Rabu (27/12).
“Ya (macet). Nanti kita sampaikan sama Gubernur, ada kebijakan baru dibuat yang tidak serta merta yang ada saat ini ya,” kata Halim saat dikonfimasi, Rabu(27/12).
Menurut Halim, pihaknya nanti juga akan mengevaluasi lagi dengan instansi terkait langkah yang dilakukan Pemprov DKI soal penataan Tanah Abang.
“Dari Dishub kita kordinasi, pengaturan lalu lintasnya juga, ada pembahasan namun kebijakan itu kita harus evaluasi, sehingga perlu ada kebijakan baru lagi,” ungkap Halim.
“Dan kita akan menyampaikan bagaiamana hasil evaluasi kita,” sambungnya.
(Pojoksatu.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar