 |
| Powes Parkop, pengacara dan politisi Papua Nugini, dari Provinsi Manus. Beliau adalah mantan dosen bidang Hukum di Universitas Papua Nugini, saat ini ia memimpin sebagai gubernur Port Moresby dan Distrik Ibu Kota Nasional yang melayani selama tiga periode. Dia terpilih menjadi anggota Parlemen Nasional Papua Nugini pada Juli 2007. (Wikipedia) |
PORT MORESBY, PNG -- Gubernur ibukota Papua Nugini, Powes Parkop menginginkan Indonesia dapat mengizinkan orang Papua melakukan referendum untuk kemerdekaan.
Dalam sebuah pernyataan, Powes Parkop juga mendukung seruan dari Menteri Luar Negeri Forum Kepulauan Pasifik untuk mengangkat masalah pelanggaran hak asasi manusia di Papua pada pertemuan puncak para pemimpin Forum minggu depan.
Parkop mengatakan, krisis di Papua telah meningkat karena negara-negara Pasifik membiarkan rasa takut Indonesia menentukan pendekatan mereka untuk itu.
Baca ini:
- Atasi Masalah West Papua, Ramos-Horta Desak Dialog Powes Parkop Dorong Referendum
- Gubernur Ibu Kota PNG, Powes Parkop Ingin Masalah West Papua Ditangani Secara Terbuka di Panggung Internasional
"Indonesia harus menyadari bahwa ketika negara itu memilih untuk mengembalikan hak dan martabat rakyat West Papua, negara itu akan melepaskan kegembiraan yang besar." kata Gubernur, dilansir Radio New Zealand.
Parkop mengatakan, dia telah menyampaikan pesan yang sama tentang West Papua kepada Perdana Menteri PNG, James Marape dan Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogovare.
Menurutnya, ia berencana untuk mengirimkannya ke pemerintah Australia, Selandia Baru, Fiji dan Amerika Serikat, dan menambahkan bahwa ia telah meminta pertemuan dengan pemerintah Indonesia.
Jakarta mengatakan, integrasi Papua ke dalam Indonesia adalah final dan tidak dapat dinegosiasikan.
ULMWP Menyambut Baik Seruan Menteri Luar Negeri
Persataun Gerakan Kemerdekaan untuk West Papua (ULMWP) menyambut baik sebuah resolusi oleh para menteri luar negeri negara-negara Pasifik untuk mendorong kunjungan kantor Hak Asasi Manusia PBB ke Papua.Pada bulan Januari, Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan pada prinsipnya pemerintah Indonesia menyetujui tim dari kantornya untuk mengunjungi Papua.
Namun, anggota Forum Pasifik khawatir bahwa undangan itu tidak dihormati. Forum menteri luar negeri telah menyerukan waktu kunjungan dengan harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.
Mereka juga berharap, laporan yang dihasilkan [laporan ketika kunjungan dewan HAM PBB] tentang situasi Papua untuk dapat dipresentasikan sebelum pertemuan para pemimpin PIF berikutnya pada tahun 2020 nanti.
Ketua ULMWP, Benny Wenda, mendesak para pemimpin Forum Pasifik untuk mengesahkan seruan ini pada KTT PIF di Tuvalu minggu depan, tanggal 13-16 Agustus 2019.
Wenda mengatakan, sikap seperti itu mencerminkan nilai-nilai di jantung kampanye Blue Pacific untuk mengembangkan wilayah perdamaian, harmoni, keamanan, inklusi sosial dan kemakmuran di mana semua orang Pasifik dapat menjalani hidup sehat dan produktif yang bebas.
Menurutnya, jejaring masyarakat sipil Pasifik terus memberikan dukungan kepada Pimpinan Forum dan Pemerintah mengenai masalah HAM West Papua.
Posted by: Admin
Copyright ©Radio New Zealand "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar