Penetapan 19 Agustus sebagai peringatan HUT provinsi Maluku dengan Peraturan Daerah (Perda) No 13 tahun 2015.
Gubernur Murad yang untuk pertama kalinya memimpin peringatan HUT provinsi Maluku, menyusul dilantik bersama Wagub, Barnabas Orno oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada 24 April 2019 menilai perayaan ke-74 ini memiliki nilai sejarah.
Jumlah provinsi di Indonesia pada awal kemerdekaan sebanyak delapan daerah sebagaimana keputusan Sidang II Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang II PPKI ini dilaksanakan pada 19 Agustus 1945.
Delapan provinsi tersebut yakni, Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Teuku Mohammad Hasaan, Jawa Barat (Sutardjo Kartohadikusumo), Jawa Tengah (R.A. Panji Soeroso), Jawa Timur (R.M. Suryo), Sunda Kecil (Mr. I. Gusti Ketut Pudja), Maluku (Mr. J. Latuharhary), Sulawesi (R. G.S.S.J. Ratulangi), dan Provinsi Kalimantan dengan Gubernur Ir. Pangeran Mohammad Noor.
Karena itu, Gubernur mengingatkan agar semua komponen bangsa Indonesia di Maluku haruslah menghargai jasa para pahlawan dan meneladani kinerja yang tanpa pamrih demi kemerdekaan RI.
"Maluku membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, jujur dan bersih dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial, makanya teladanilah perjuangan para pahlawan maupun pemimpin yang meletakkan dasar RI," tandasnya.
Ia juga mengingatkan, semua pihak harus siap menyambut pengembangan dan pembangunan Blok Migas Masela yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa bagi Maluku.
"Pengoperasiannya akan memberikan manfaat ganda bagi Maluku, terutama mengentaskan kemiskinan dan pengangguran sehingga harus menyiapkan SDM sejak dini, agar mampu berperan serta dalam pengelolaan Migas Blok Masela maupun SDA lainnya seperti potensi kelautan dan perikanan yang memiliki nilai ekonomis pangsa pasar ekspor," tegas Gubernur. (MP-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar