Ini Hasil Riset Harapan Masyarakat Malra Terhadap Calon Sekda Malra

Buletinnusa

Langgur, Malukupost.com - Tidak dapat dipungkiri, akhir-akhir ini polemik yang muncul di tengah-tengah masyarakat Maluku Tenggara (Malra) tentang posisi (jabatan) Sekretaris Daerah (Sekda) setempat ramai diperbincangkan.

Jabatan “Putera Mahkota” yang belum terisi dalam “Rumah Tangga” Pemerintah Kabupaten (pemkab) Malra ini menjadi pusat perhatian dan diskusi banyak orang, mulai dari pelosok hingga elite politik bahkan anggota parlemen.

Beragam opini yang berkembang yang dilatarbelakangi dengan berbagai alasan hingga kepentingan merupakan dinamika dalam sebuah proses. Namun, yang diharapkan adalah bagaimana semua pihak mampu menghargai, menghormati bahkan menerima dengan baik hasil dari sebuah proses yang lahir berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Komunitas Survei Universal Malra dan Sahabat Nuhu Evav Institut turut memberikan sumbangsih dalam bentuk riset dan advis terhadap dinamika yang muncul terkait dengan “Kursi Panas” Sekda Malra.

Fachry Rahanar

Sekretaris Komunitas Survei Universal Malra, Fachry Rahanar, kepada Malukupost.com di Langgur, Sabtu (24/8), mengatakan pihaknya telah melakukan survei/riset terkait dengan keinginan masyarakat Malra tentang Calon Sekda.

“Berdasarkan hasil survei/riset yang dilakukan di lapangan, ada 5 poin yang menjadi perhatian. Pertama, masyarakat Malra rasional dalam memberikan gambaran serta masukan kepada Calon Sekda yakni selalu mengutamakan loyalitas, integritas dan profesional serta rekam jejak (track record) dari Calon Sekda,” ujarnya.

Rahanar katakan, poin kedua yakni dalam menentukan siapa Calon Sekda, perlu memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi/kelompok. Ketiga, Calon Sekda harus proaktif dalam berbagai persoalan yang kaitannya dengan pemerintahan, serta mengedepankan prosedur yang berlaku.

“Poin Keempat yakni memiliki kemampuan managerial, paham dengan politik anggaran serta mampu menjabarkan visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dan poin Kelima, tidak terjebak dengan politik identitas serta mampu mengayomi seluruh komponen masyarakat yang ada di kabupaten Malra, tanpa melihat latar belakang agama, adat, budaya dan suku,” ungkapnya.

Menurut Rahanar, selain hasil riset tersebut, pihaknya juga menyimpulkan bahwa masyarakat Malra secara utuh melihat siapapun nanti yang terpilih, Bupati tidak boleh terjebak dalam politik identitas.

“Harapan kami dan tentunya harapan publik Malra agar bupati tetap berpegang teguh pada pendekatan aturan (regulasi) maupun perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya sembari menambahkan proses seleksi jabatan Sekda yang sudah dilaksanakan, siapapun yang nanti terpilih publik Malra dapat menerimanya dengan baik.

Mudafarsyah Leisubun

Sementara itu, Sahabat Nuhu Evav Institut (institut bergerak) yang bergerak di bidang sosial terutama persoalan pendidikan kebangsaan ini berharap agar dinamika jabatan Sekda Malra jangan diwarnai dengan isu-isu perimordial maupun SARA yang kemudian berkembang dalam dinamika birokrasi, politik nasional maupun lokal.

“Artinya, jabatan Sekda adalah jabatan yang dimana melekat integritas, profesionalisme, kemampuan dan sebagainya,” kata Mudafarsyah Leisubun, Direktur Sahabat Nuhu Evav Institut.

Leisubun mengingatkan agar semua pihak harus dapat memainkan perannya dengan baik dengan menyampaikan narasi-narasi yang edukatif, dengan tetap menjaga fangnanan, persatuan dan kebersamaan

“Misalnya, kalaupun hari ini ada yang terpilih saudara-saudara kita dari Katolik itu berdasarkan kemampuan bukan berdasarkan keagamaan. Jadi, siapapun yang terpilih itu bukan berdasarkan asas perimbangan, bukan karena dia Katolik, Islam atau Protestan, tapi memang betul-betul karena kemampuan, kapasitas dan integritas yang dimiliki oleh figur Sekda tersebut,” tandasnya.

Menurut Leisubun, semua pihak termasuk para elite harus mampu memberikan edukasi yang baik dan narasi-narasi yang sejuk kepada masyarakat terkait proses ini, agar kedepannya nanti bisa lebih maju dalam menata daerah dan membangun Malra.

“Kami berharap para elite politik bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, praktisi hukum memberikan pendidikan yang konstitusional, teman-teman pemuda mampu menjaga persatuan dan kesatuan,” tukasnya.

Untuk itu, pihaknya juga berharap agar semua pihak harus bisa memisahkan mana wilayah Adat, wilayah Pemerintah dan wilayah Agama, sehingga tiga tungku (3A) Adat, Kubni, Aingam (adat, pemerintah dan agama) tetap menjadi landasan utama kita dalam membangun daerah maupun dalam kehidupan sehari-hari. (MP-15)