 |
| Aktivis Papua melakukan unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, pada Desember 2018. Tentara Indonesia dan pejuang kemerdekaan tewas dalam serangan baru. Foto: Trisnadi / AP |
Berita: The Guardian | by. Ben Doherty
Pemimpin kemerdekaan West Papua, Benny Wenda akan menggunakan pertemuan Forum Pasifik di Tuvalu untuk mendorong pemungutan suara (vote) di PBB atas kendali provinsi [Papua & Papua Barat] oleh Jakarta [Indonesia].
Pelanggaran hak asasi manusia dan kemerdekaan politik di West Papua diatur dalam debat di Forum Kepulauan Pasifik (PIF) minggu ini [13-16 Agustus 2019], di mana pemimpin kemerdekaan Papua tuan Benny Wenda akan mendesak para pemimpin pemerintah untuk mendukung kampanye "Papua Merdeka" di tengah meningkatnya kekerasan politik baru-baru ini, di Papua.Diasingkan dari Papua, tetapi sekarang Benny Wenda sebagai perwakilan resmi yang terikat pada delegasi pemerintah Vanuatu. Wenda berkampanye untuk resolusi majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun depan yang akan memeriksa kembali suara kontroversi Act of Free Choice 1969 [Pepera 1969] yang kontroversial yang meresmikan kontrol Indonesia atas provinsi tersebut [kini, Papua dan Papua Barat].
 |
| Tiga faksi militer West Papua telah bersatu di bawah Benny Wenda [foto], untuk kemerdekaan dari Indonesia. Foto: Leon Neal / AFP / Getty Images |
Indonesia - bukan anggota Forum Kepulauan Pasifik, tetapi merupakan “mitra dialog” yang menghadiri forum tersebut pada minggu ini - yang Indonesia menganggap Papua sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari negaranya.
Papua dan Papua Barat yang dikuasai Indonesia membentuk bagian barat dari pulau New Guinea. Kontrol politik di wilayah ini telah diperebutkan selama lebih dari setengah abad dan Indonesia secara konsisten telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan kekerasan terhadap gerakan kemerdekaan.
Laporan berbagai sumber atas West Papua dikatakan, kekerasan di wilayah itu terus memburuk, pengunjuk rasa telah dipukuli dan dipenjarakan, dan ada klaim fosfor putih, senjata kimia terlarang, telah digunakan untuk menyerang warga sipil. Klaim ini telah ditolak keras oleh Indonesia.
Seorang juru bicara pemerintah Indonesia mengatakan Jakarta "sangat tidak bagus" West Papua dimasukkan dalam agenda resmi untuk pertemuan para pemimpin forum di Tuvalu itu, dan memperingatkan langkah itu akan menjadi preseden untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.
“Perkembangan di Papua dan provinsi Papua Barat adalah murni urusan dalam negeri Indonesia. Tidak ada negara, organisasi, atau individu lain yang memiliki hak untuk ikut campur di dalamnya. Kami dengan tegas menentang intervensi urusan internal Indonesia dalam bentuk apa pun. " kata Indonesia.
Delegasi West Papua diharapkan tiba dalam forum pada akhir pekan, tetapi tidak dapat naik ke Tuvalu dari Fiji. Pada hari Minggu, Enele Sopoaga, perdana menteri Tuvalu, dan Dame Meg Taylor, sekretaris jenderal PIF, mengatakan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tampaknya masalah itu adalah masalah administratif dari pemerintah Vanuatu, yang dengannya delegasi West Papua akan bepergian.
Pada pertemuan para menteri luar negeri Pasifik bulan lalu, Vanuatu berhasil mendorong agar masalah West Papua secara resmi untuk dimasukkan dalam agenda Forum Kepulauan Pasifik, atas keberatan keras yang sempat dibuat oleh Australia.
Wenda mengatakan sementara kekuatan regional Pasifik, Australia dan Selandia Baru, disorot dengan kritikan keras atas pelanggaran hak di seluruh dunia "mereka tidak pernah berbicara tentang West Papua".
“Kami adalah manusia yang ingin hidup damai, tetapi kami didiskriminasi karena orang lain ingin mengurangi tempat kami dan mengambil sumber daya kami".
“Australia memiliki tanggung jawab besar di kawasan ini. Australia perlu melihat ini sebagai masalah mereka sendiri, sebagai masalah regional, karena itu tidak akan pernah hilang di mata rakyat. Masalah ini seperti kanker di dalam hati orang-orang Pasifik. ”
Wenda mengatakan Persatuan Gerakan Kemerdekaan untuk West Papua (ULMWP) yang dipimpinnya pada akhirnya mencari pemungutan suara yang bebas dan adil tentang pemisahan diri dari Indonesia.
“Kami tidak pernah menggunakan hak kami untuk menentukan nasib sendiri, yang telah menyangkal kami. Kami tidak mencari kekerasan, kami mencari hak-hak kami secara damai, untuk memutuskan bagi diri kita sendiri masa depan kita. Mari kita pilih,” kata Wenda.
Komunike Forum Kepulauan Pasifik tahun lalu menyatakan: "Para pemimpin mengakui keterlibatan konstruktif oleh negara-negara Forum dengan Indonesia sehubungan dengan pemilihan dan hak asasi manusia di Papua Barat."
Wenda sedang mencari komitmen yang sama, jika tidak lebih kuat, dari Blok Pasifik tahun ini, menjelang kampanye agar PBB meloloskan resolusi tahun depan yang mengamanatkan pemeriksaan ulang atas Pemungutan Suara yang diawasi PBB.
Seiring dengan perubahan iklim, masalah West Papua kemungkinan akan membuat Australia bertentangan dengan tetangga negara-negara kepulauan Pasifik di forum minggu ini.
Australia sangat mendukung kedaulatan Indonesia atas Papua, sementara gerakan kemerdekaan memiliki dukungan luas di antara negara-negara kepulauan Pasifik - khususnya tetangga Melanesia, Vanuatu dan Solomon Island - di mana ia dipandang sebagai kelanjutan dari gerakan dekolonisasi selama puluhan tahun di seluruh kawasan.
Juru bicara [Indonesia] mengatakan Australia secara teratur mengangkat masalah hak asasi manusia dengan pihak berwenang Indonesia, termasuk mengenai provinsi Papua.
Juru bicara pemerintah Indonesia mengatakan diskusi tentang West Papua di forum minggu ini akan menciptakan "preseden negatif untuk secara terbuka membahas urusan dalam negeri negara lain ... kami percaya tidak ada negara yang akan menerima itu".
Juru bicara itu mengatakan, Papua memiliki hak pemerintahan sendiri melalui status otonomi khusus dan pemimpin yang dipilih secara demokratis yang berpartisipasi dalam sistem politik Indonesia.
“Dalam pemilihan umum 2019, hasil di provinsi Papua dan Papua Barat adalah 88% ... 94% suara mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Tingkat partisipasi yang tinggi ini mencerminkan pengakuan yang kuat akan aspirasi politik rakyat Papua dan keyakinan mereka terhadap proses demokrasi di Indonesia. ”
Orang-orang asli Papua adalah Melanesia, berbeda secara etnis dari sebagian besar wilayah Indonesia lainnya dan lebih dekat dengan orang-orang Papua Nugini, Solomon Island, Vanuatu, Fiji, dan New Caledonia.
Dahulu Netherlands New Guinea, Papua dipertahankan oleh Belanda setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945 tetapi provinsi itu dianeksasi oleh Jakarta [Indonesia] pada tahun 1963.
Indonesia meresmikan kontrolnya atas West Papua pada tahun 1969 ketika militernya memilih 1.025 penduduk asli Papua dan memaksa mereka untuk memilih mendukung aneksasi Indonesia di bawah proses yang diawasi PBB, tetapi tidak demokratis, yang dikenal sebagai Act of Free Choice [Pepera 1969].
Dikenal sebagai Irian Jaya hingga tahun 2000, ia terbagi menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat, pada tahun 2003. Provinsi-provinsi tersebut berstatus semi-otonom.
Pada bulan Mei tahun ini, menteri pemerintah Inggris untuk Asia dan Pasifik, Mark Field, menggambarkan Act of Free Choice atau Pepera sebagai "proses yang benar-benar cacat", tetapi mengatakan tidak ada keinginan internasional untuk meninjau kembali pertanyaan tentang legitimasi kontrol Indonesia atas Papua.
Posted by: Admin
Copyright ©The Guardian "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar