 |
| Juru Bicara ULMWP, Jacob Rumbiak (kiri) bertemu dengan Pelaksana Tugas Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare di Honiara pada Kamis 24 Mei 2018 (Foto: Dok. Jacob Rumbiak). |
Hal tersebut dikatakan Jacob Rumbiak melalui percakapan telepon dengan Suara Papua hari ini (25/05), mengenai kunjungannya ke Honiara. Penegasan itu ia sampaikan sehubungan dengan pernyataan Sekretaris Khusus Kementerian Luar Negeri Solomon Islands, Rence Sore, yang mengatakan pemerintah SI tengah merumuskan kebijakan luar negeri yang lebih berimbang atas isu Papua, berdasarkan laporan delegasi SI yang baru-baru ini mengunjungi Papua.
“Manasseh Sogavare mengatakan bahwa kekuatan parlemen masih ada pada beliau. Beliau mengatakan tindakan delegasi yang berangkat ke Indonesia tidak memenuhi etika pemerintahan Solomon Islands. Seharusnya delegasi tersebut mengunjungi Papua tidak boleh sendiri, minimal harus mengundang Fiji dan Papua Nugini. Oleh karena itu Sogavare mengatakan laporan delegasi tidak memiliki kekuatan dan tidak bisa dipakai untuk mengambil kebijakan,” kata Rumbiak, menyampaikan penjelasan Sogavare.
Lebih jauh, kata Rumbiak, Sogavare menegaskan bahwa kebijakan pemerintah Solomon Islands hanya bisa diubah apabila parlemen mengambil kebijakan. “Jadi laporan kunjungan itu tidak tepat dan akan dibuang ke tempat sampah,” kata Jacob Rumbiak.
Menurut Rumbiak, awalnya dirinya ingin bertemu dengan PM Solomon Islands, Rick Hou, tetapi yang bersangkutan saat ini tengah dalam kunjungan ke luar negeri. “Karena pelaksana tugas PM Solomon Islands saat ini adalah Sogavare, maka saya bertemu dengan beliau,” kata Rumbiak.
Selanjutnya, Rumbiak mengatakan dalam pertemuan dengan Sogavare ia menyampaikan penjelasan tentang kemajuan yang telah dicapai oleh ULMWP dalam melakukan advokasi permasalahan Papua di forum regional maupun PBB. Rumbiak juga mengingatkan tentang inisiatif Sogavare pada tahun 2016 tentang pembentukan Pacific Islands Coalitions on West Papua (PICWP), yaitu koalisi yang tidak saja meliputi negara-negara anggota Melanesia Spearhead Group (MSG) tetapi juga negara-negara di kawasan Polinesia dan Micronesia.
“Harapan kami dengan itu kami dapat melangkah lebih jauh. PICWP yang merupakan koalisi dari delapan negara sudah terbentuk. Dan kami akan bekerja melalui itu. Saya memberi update bahwa dengan itu kami akan membawa ini menjadi resolusi PBB,” kata Rumbiak.
Rumbiak mengatakan ULMWP akan memfokuskan diri pada upaya membawa masalah ini ke PBB sehingga tidak ada alasan bagi Indonesia menuduh negara-negara Pasifik melakukan intervensi masalah Papua. ULMWP menginginkan permasalahan Papua diselesaikan di forum PBB.
Rumbiak juga mengungkapkan keprihatinannya atas belum adanya niat pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan Papua. Yang terjadi justru Indonesia menyebabkan perpecahan di dalam pemerintahan Solomon Islands. Ia juga menyebut dua tokoh Papua yang dahulu merupakan tokoh propenentuan nasib sendiri Papua, turut berperan membuat perpecahan.
Di bagian lain penjelasannya, Rumbiak mengatakan ia memperoleh informasi bahwa dua pejabat Solomon Islands telah digeser dari posisinya akibat masalah ini, termasuk pejabat yang pertama kali mengungkapkan hal ini kepada media dan yang ikut dalam delegasi kunjungan ke Indonesia.
Sebelumnya, Rumbiak juga mengeritik kunjungan delegasi Solomon Islands itu. Menurut dia, seluruh biaya perjalanan delegasi ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Perjalanan itu, menurut Rumbiak, dimaksudkan untuk menutup-nutupi permasalahan yang sesungguhnya dihadapi rakyat Papua.
Posted by: Wim Geissler
Copyright ©Suara Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar