"Nilai-nilai ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan , kemeslahatan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya titipan Allah SWT," ujarnya di Ambon, Senin (28/5).
Hal itu, kata Bambang, sudah ia sampaikan saat peresmian Pekan Ekonomi Syariah 2018: Road to Fesyar yang berlangsung di aula Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku tanggal 25 Mei 2018.
Dia mengatakan, nilai-nilai itu kemudian diturunkan dalam prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah.
Pertama, mencegah penumpukan harga dengan mendorongnnya dalam aktivitas perekonomian, kedua mengoptimalkan usaha dengan berbagai hasil dan berbagai risiko.
Ketiga, mendukung transaksi keuangan yang berdasarkan transaksi sektor riil, keempat mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik, dan yang kelima menjunjung transaksi muamalah yang adil dan transparan.
Bambang mengatakan, sistem ekonomi dan keuangan syariah memiliki perangkat yang berpotensi besar untuk mengatasi berbagai permasalahan kesenjangan dan distribusi pendapatan.
"Sektor keuangan sosial syariah atau dana sosial keagamaan berupa zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF) jika dioptimalkan dapat berfungsi sebagai mesin penggerak baru bagi pembangunan bangsa ini, dari mulai skala regional maupun skala nasional," katanya.
ZISWAF jika dikelola dengan tepat akan dapat berperan aktif dalam mewujudkan distribusi pendapatan dan distribusi kesempatan, serta pemberdayaan masyarakat secara inklusif.
"Tidak hanya potensi domestik , kinerja ekonomi dan keuangan syariah dunia memperhatikan pertumbuhan yang pesat," ujarnya.
Pada tahun 2016, volume industri halal global mencapai USD 4,15 triliun dan diperkirakan akan meningkat mencapai USD 6,78 triliun pada tahun 2022.
Dalam kanca global ini meskipun Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-10 sebagai player dalam industri keuangan syariah global, namun secara umum posisi Indonesia lebih merupakan pasar produk halal terbesar.
Dia mengatakan, pada tahun 2016 volume pasar makanan halal di Indonesia yang merupakan pasar utama produk halal domestik dan juga merupakan peringkat pertama dalam dalam pasar global telah mencapai USD 169,7 miliar.
Kondisi ini menunjukan betapa kuatnya potensi Indonesia dalam pasar produk halal, namun potensi ini juga dapat mencerminkan ancaman jika ternyata produk halal tersebut tidak dapat dipenuhi secara domestik, sehingga berimplikasi terhadap besarnya impoer yang akan menekan posisi neraca pembayaran Indonesia.
"Pada gilirannya, hal ini tentu akan mengancam kemandirian dan ketahanan perekonomian regional maupun nasional," ujarnya. (MP-5)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar