Dari Lonceng Hingga Toa Ikut Dibahas

Buletinnusa

Suasana penyampaian pendapat dari para tokoh agama di Papua pada reses Majelis Rakyat Papua, Pokja Agama di Hotel @Home, Tanah Hitam, Kamis (28/6) kemarin.

Jayapura -- Mengumpulkan masukan dari berbagai tokoh agama dan organisasi keagamaan di Papua, Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) Kamis (28/6) menggelar reses dengan bertatap muka bersama sejumlah tokoh agama.

Dari diskusi yang dimulai pukul 09.00 WIT ini beberapa penyampaian mengemuka. Mulai dari persoalan Ust Jafar Umar Thalib di Keerom hingga lonceng gereja dan toa di masjid. Namun diskusi juga menyinggung soal kewenangan MRP yang dirasa tak memiliki taji, karena banyak keterbatasan dalam mengeksekusi sebuah kebijakan.

(Baca ini: Suara Azan Masjid di Papua: Mencari Titik Temu Demi Perdamaian di Tanah Tabi)

MRP juga diminta membantu pemerintah untuk menggali data terkait jumlah penduduk Orang Asli Papua yang sejak zaman Otsus hingga kini belum pernah ada data riil soal itu. “Persoalan Ust Jafar Umar Thalib hingga kini memang belum ada hal konkret. Akhirnya semua bias padahal sudah rapat sana sini,” kata Zaenuri Salim, koordinator tim penanganan persoalan JUT, dalam penyampaiannya di Hotel @Home, Tanah Hitam kemarin.

Di sini ia mengingatkan pemangku kebijakan soal organisasi yang dibubarkan namun bergabung dengan organisasi lain dengan ideologi yang masih dipertahankan.

Pdt Jems Wambrauw dari persekutuan gereja-gereja di Jayapura juga menyinggung soal kewenangan MRP yang terasa banyak keterbatasan. “Tapi kita juga jangan menutup mata soal Miras yang jadi biang masalah termasuk jumlah penduduk asli Papua yang hingga kini belum diketahui data riilnya. Coba MRP juga mendata berapa potensi SDA di Papua dan hasil potensi ini dibagi lagi kepada OAP. Jangan sisanya yang diberikan,” sindirnya.

(Baca ini: Laporan: Islamisasi di Papua Semakin Mengkhawatirkan)

Jems juga menyinggung soal toa di masjid yang dianggap sedikit mengganggu kenyamanan. Karena dibunyikan lebih dari satu dan bersamaan.Ini menurutnya cukup mengganggu.

“Ini demi kerukunan, termasuk lonceng gereja, mungkin harus diatur juga karena fungsinya hanya untuk alat bantu,” tambahnya.

Ia juga menyinggung soal musala di halaman Pengadilan Negeri Jayapura. Penyampaian lain diutarakan Saifullah dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) bahwa yang namanya kerukunan adalah dinamis, bukan statis sehingga semuanya harus dipahami dengan cara yang dinamis. “Pendekatan yang soft yang harus dilakukan dan MRP punya power itu,” imbuhnya.

(Baca ini: Buchtar Tabuni: "Kaum Muslim Melakukan Apa yang Diajarkan Yesus, Namun Nasrani Hanya PercayaiNya, Mana yang Benar? ")

Sementara koordinator kegiatan, DR Toni Wanggai menyampaikan bahwa kegiatan reses MRP dilakukan dari beberapa anggota Pokja agama dengan melakukan konsolidasi bersama ketua sinode gereja-gereja, pimpinan lembaga agama dan FKUB Papua untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait persoalan isu-isu keagamaan.

“Termasuk data base jemaat OAP di setiap lembaga agama, pencegahan paham dan gerakan radikalisme di Papua, meninjau ulang pembagian dan pemanfaatan dana hibah keagamaan yang berkeadilan oleh pemerintah provinsi. Lalu persoalan lain terkait kerukunan umat beragama untuk membangun Papua menjadi tanah damai,” pungkasnya.

(Baca juga: Buchtar Tabuni: "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bagi Umat Muslim")


Copyright ©Cepos "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com