Ambon Berbenah Wujudkan Kota Layak Anak

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berbenah diri untuk mewujudkan program Kota Layak Anak atau Kota Ramah Anak, didukung komitmen bersama seluruh warga kota.

"Mewujudkan program Ambon layak anak tentunya tidak dapat dilakukan Pemkot Ambon semata, tetapi dibutuhkan komitmen bersama seluruh masyarakat," kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, Senin (30/4).

Menurut dia, tahun 2013 kota Ambon telah meraih penghargaan kota layak anak kategori pratama, karena itu dibutuhkan dukungan menuju tingkatan madya.

Menuju level madya, setidaknya ada 25 indikator dari empat level yang harus dipenuhi secara berjenjang mulai dari level pratama, madya, lidya dan utama.

"Memwujudkan Ambon sebagai kota layak anak perlu dilakukan sosialisasi lintas sektor dengan melibatkan SKPD terkait dan stakeholder lain, sehingga upaya menuju level madya dapat terwujud," katanya.

Richard mengatakan, infrastruktur penunjang kota layak anak merupakan indikator penting, serta memperharikan lima hak anak yakni, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, disabilitas, kesehatan dasar, dan kesejahteraan Selain itu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

"Infrastruktur penujang kota layak anak yang harus disiapkan adalah fasilitas penyeberangan dikawasan sekolah yang ramai lalu lintas kendaraan," ujarnya.

Dijelaskannya, sebagai kota yang berkomitmen mewujudkan program kota layak anak, ruang terbuka hijau juga harus menjadi prioritas.

Ruang terbuka hijau lanjutnya, harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang baik dan memiliki tingkat kenyamanan yang baik sehingga memenuhi indikator MDGs.

"Dalam waktu dekat kita akan mendorong perwujudan sekolah ramah anak, yang dimulai dari tingkat Paud hingga jenjang Sekolah Dasar," tandas Richard. (MP-4)

Koruptor Dana BOS SMANDU Namlea Dituntut Penjara

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Ramly Toto dan Samsu Rahman, dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana BOS dan Bosnas SMA Negeri 2 (SMANDU) Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, tahun anggaran 2014 dan 2015 dituntut hukuman penjara oleh jaksa penuntut umum Kejari Namlea, Wenny Relmasira.

"Meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagai dakwaan subsider," kata JPU di Ambon, Senin (30/4).

Tuntutan tersebut disampaikan dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim tipikor Ambon, Pasti Tarigan.

Ramly Toto yang merupakan mantan Kepsek juga dituntut membayar denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp399 juta.

Harta benda terdakwa akan disita dan dilelang oleh negara untuk menutupi uang pengganti dan kalau tidak mencukupi maka dikenakan hukuman tambahan berupa kurungan selama satu tahun.

Sedangkan rekannya Samsu Rahman yang merupakan bendahara SMAN 2 Namlea dituntut membayar denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan dan uang pengganti Rp102 juta subsider satu tahun kurungan.

JPU mengatakan, terdakwa Ramly saat diperiksa telah mengembalikan uang Rp348 juta sedangkan bendaharanya mengembalikan Rp83 juta sehingga nantinya akan dikurangi dengan pembayaran uang pengganti.

Yang memberatkan terdakwa dituntut penjara dan denda serta membayar uang pengganti karena tidak membantu program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga, serta belum pernah dihukum.

Majelis hakim menunda persidangan selama satu pekan dengan agenda mendengarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa, Adam Hadiba dan Marcel Hehanusa.

Pada tahun 2014 SMAN 2 Namlea mendapatkan alokasi dana BOS Nasional sebesar Rp1,3 miliar, kemudian semester I tahun 2015 sebesar Rp835, 2 juta sehingga total dana yang diperoleh Rp2,1 miliar.

Kemudian sekolah tersebut mendapatkan kucuran dana BOS Daerah sebesar Rp322,3juta untuk tahun 2014, dan semester I tahun 2015 Rp337,5 juta sehingga totalnya Rp659,8 juta untuk membiayai operasional sekolah.

Selanjutnya terdakwa Samsu Rahman mengajukan permintaan dana secara lisan kepada terdakwa Ramly Toto lalu diberikan namun mereka tidak melakukan pencatatan terhadap penyerahan dan penerimaan dana tersebut. Terdakwa Samsu Rahman hanya melakukan pencatatan pada buku kas pengeluaran.

Mereka juga tidak memisahkan pencatatan untuk masing-masing sumber dana sehingga tidak dapat diketahui jumlah dana BOSNAS dan dana BOSDA yang telah digunakan.

Dana BOSNAS dan BOSDA tahun 2014 dan semester I tahun 2015 dikelola dan digunakan langsung oleh terdakwa Ramly Toto tanpa sepengetahuan terdakwa Samsu Rahman.

Ketika terdakwa Samsu Rahman membuat laporan pertanggungjawaban, berdasarkan bukti pengeluaran yang ada, ternyata berbeda dengan jumlah dana BOSNAS dan BOSDA yang telah diterima SMAN 2 Namlea.

Sehingga terdakwa Ramly Toto memerintahkan Samsu Rahman untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang nilainya sudah dimark-up dan membuat kwitansi dan nota fiktif. (MP-2)

Baru Pengamanan Industri Migas di Kabupaten Blora Ditingkatkan

Buletinnusa -

Pengamanan industri migas di Kabupaten Blora ditingkatkan, nampak anggota Polsek Kradenan sedang berpatroli di CPP Blok Gundih yang dikelola PT Pertamina Asset 4 Cepu. (foto: dok-resbla)

BLORA. Berkaca dari adanya peristiwa kebakaran sumur migas di Provinsi Aceh beberapa saat lalu yang menewaskan puluhan orang, Polres Blora pun tidak ingin kecolongan. Mengingat aktivitas penambangan migas di Kabupaten Blora juga cukup banyak, maka pengamanan di seluruh lokasi industri migas pun ditingkatkan.

Kapolres AKBP Saptono SIK, MH langsung memerintahkan seluruh Polsek di bawah jajaran Polres Blora untuk menggelar patroli rutin di lokasi obyek vital nasional diantaranya lokasi penambangan minyak dan gas bumi yang tersebar di beberapa Kecamatan, seperti Jiken, Sambong, Jepon, Ngawen, Cepu, Kedungtuban hingga Kradenan.

Patroli itu dilakukan oleh jajaran anggota Polsek, disetiap asset milik Pertamina ataupun KSO Pertamina dengan mengamati keamanan jalur saluran pipa minyak mentah, bersama pihak keamanan perusahaan.

“Patroli gabungan ke obyek vital nasional terutama anak perusahaan PT. Pertamina ini dalam rangka memeriksa kerawanan di jalur pipa, terkait dengan kebocoran maupun gangguan lainnya agar jangan sampai terjadi kebakaran atau potensi bahaya lainnya,” ucap Kapolres Blora AKBP Saptono SIK, MH, Senin (30/4/2018).

Selain itu, patroli tersebut juga sebagai antisipasi terhadap gangguan isu sosial, serta sebagai langkah antisipasi indikasi adanya pencurian pipa yang dapat merugikan perusahaan maupun lingkungan.

“Termasuk kerawanan pencurian pipa minyak juga kita antisipasi,” ungkapnya.

Nantinya, patroli tersebut akan dilakukan berkesinambungan, dengan waktu yang dilakukan secara acak.

“Kedepan ini akan dilakukan rutin seminggu sekali, guna antisipasi tindak kriminalitas, serta deteksi dini terjadinya kebocoran seperti yang terjadi di wilayah lain. Semoga industri migas di Blora tetap aman,” pungkasnya. (res-infoblora)

Baru Pawai Santri Jadi Pembuka Kegiatan Haflah Akhirussanah Ponpes Khozinatul Ulum

Buletinnusa -

Pawai Santri Pondok Pesantren Khozinatul Ulum Blora, Minggu (29/4/2018) dimeriahkan marching band. (foto: dok-infoblora)

BLORA. Sebagai kegiatan pembuka rangkaian acara Haflah Akhirussanah Wa Haul Masyayikh Pondok Pesantren Khozinatul Ulum Blora 2018, Minggu (29/4/2018) dilaksanakan Pawai Santri yang diikuti oleh ribuan santriwan dan santriwati.

Pawai diberangkatkan dari Ponpes Khozinatul Ulum Pusat yang ada di Jl.MR Iskandar Lorong XII Kaliwangan, melintas ke Jl.Nusantara - Jl. Gathot Subroto menuju Alun-alun. Sepanjang rute, masing-masing kelompok menampilkan berbagai kreasi seni islami, mulai seni hadroh, aneka busana carnival dari daur ulang sampah, menyanyikan yel-yel hingga marchingband.

Tak hanya santri dari Ponpes Khozinatul Ulum saja, santri dari Ponpes Annur Seren, Kecamatan Banjarejo juga turut serta meramaikan. Sesampainya di Alun-alun, seluruh peserta pawai melaksanakan Apel yang dipimpin langsung oleh Pengasuh Ponpes Khozinatul Ulum KH Muharror Ali.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Blora, H.Arief Rohman M.Si, Wakil Ketua DPRD Blora, H. Abdullah Aminudin, A.Md, dan para tokoh alim ulama se Kabupaten Blora.

Wakil Bupati Arief Rohman M.Si dalam sambutannya mewakili Bupati Djoko Nugroho yang tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan ibadah umroh, mengapresiasi kegiatan positif yang dilaksanakan Ponpes Khozinatul Ulum.

Pengasuh Ponpes Khozinatul Ulum Blora, KH Muharror Ali memberikan arahan kepada santri yang mengikuti pawai di Alun-alun. (foto: dok-infoblora)

Menurutnya Ponpes Khozinatul Ulum sudah banyak berkiprah dalam mendidik generasi muda melalui pendidikan agama, akhlak, budi pekerti hingga pengetahuan umum, sehingga menjadi anak bangsa yang beriman dan bertaqwa.

”Terimakasih kepada Ponpes Khozinatul Ulum yang telah mendidik ribuan generasi muda melalui pendidikan pesantren, mulai dari tingkat MI, Madin hingga Pendidikan Tinggi. Kami juga mengucapkan selamat menyambut peringatan Haflah Akhirussanah Wa Haul Masyayikh 1439 H kepada seluruh keluarga besar Ponpes Khozinatul Ulum,” ucap Arief Rohman.

Pengasuh Ponpes Khozinatul Ulum KH Muharror Ali menyatakan, jumlah peserta pawai sekitar 1.500. Peserta berasal dari Ponpes Pusat, Ponpes 1 hingga 4, siswa-siswi PAUD, TK, MI, MTs, MA hingga STAI Khozinatul Ulum bersama keluarga besar alumni Ponpes.

Menurutnya, kegiatan pawai ini dilaksanakan sebagai pembuka rangkaian Haflah Khotmil Qur’an Wa Haul Masyayikh 1439 H. Setelah itu ada banyak agenda lainnya yang sudah disiapkan. Yakni, Khataman Al Qur’an, semaan peserta khataman Juz Amma, khitanan massal, bakti sosial, penerimaan rapot, dan ditutup pengajian akbar.

”Puncaknya nanti pada tanggal 5 Mei nanti dengan menggelar pengajian umum. Untuk pembicara adalah KH Abdul Ghofur Maimoen dari Sarang Rembang, dan Habib Umar Muthohar dari Semarang,” jelasnya. (humaskab | jo-ib)

BI Maluku Gelar Pengobatan Gratis Di Dobo

Buletinnusa

Dobo, Malukupost.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku kembali melaksanakan kegiatan pengobatan gratis bagi sejumlah masyarakat di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru.

Berdasarkan pantauan, Senin (30/4) terlihat sejak pagi hari pukul,08.00 WIT warga Dobo yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis yang dilaksanakan Tim ekspedisi dari Bank Indonesia Perwakilan Maluku sudah berada di tenda-tenda yang disediakan Pemda setempat di lapangan sepakbola Yos Soedarso.

Ketua Tim ekspedisi BI Purwanto Worabay mengatakan, kegiatan pengobatan gratis ini akan dilayani oleh Dokter tim yakni dr.Cliffor Nusawakan dari Rumah Sakit Sumber Hidup (Gereja Protestan Maluku) Ambon.

Dia menjelaskan, selain pengobatan gratis dari BI Maluku akan ada juga kegiatan penukaran uang dan sejumlah kegitatan lainnya berupa sosialisasi terkait ciri-ciri keaslian uang rupiah (CIKUR), pengobatan gratis,dan juga penyerahan bantuan sosial kepada dua sekolah.

Sedangkan uang emisi baru yang disiapkan untuk kegiatan kas keliling sebesar Rp 5 miliar yang dibawa dalam perjalanan kas keliling.

Mernurut Purwanto, kegiatan ini merupakan salah satu upaya BI untuk melaksanakan kewajibannya selaku regulator untuk penyaluran uang kertal di Indonesia.

Karena luasnya wilayah Indoneisa maka rasanya kurang cukup untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang terlayani makanya di bukanya sejumlah kas titipan.

Di Maluku sendiri ada empat kas titipan, tiga ada di wilayah Maluku , sedangkan satu lainnya di Fak-fak, Provinsi Papua Barat, dan ini yang merupakan perwakilan BI.

"Hanya saja waktu berjalan rasanya kurang terjangkau bagi daerah-daerah terluar, daerah yang terpencil, maka dilakukan espedisi untuk menjangkau daerah terluar atau terpencil," ujarnya.

Sedangkan 10 titik yang akan disinggahi tim ekspedisi yakni Dobo, Benjina, Tabarfane, Kalarkalar, Batugoyang, Pulau Enu, Pulau Kultubai, Pulau Penambulai, Pulau Karawai, dan Pulau Arakula, setelah itu kembali ke Ambon. (MP-16)

Maluku Raih Penghargaan Pembangunan Daerah

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Provinsi Maluku meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2018 yang merupakan program Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Kepala Bappeda Maluku, Anthonius Sihaloho, dihubungi dari Ambon, Senin (30/4), mengatakan, Maluku masuk tiga besar dari 14 provinsi yang menjalani penilaian tahap III di Jakarta pada 17 April 2018.

Maluku berhasil masuk penilaian tahap III, menyusul tahap II di Ambon pada 22 - 23 Maret 2018. Sebelumnya 34 Provinsi diverifikasi administrasi pada 19 - 26 Maret 2018.

"Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menerima PPD yang diberikan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P. S. Brodjonegoro saat pembukaan Musrenbangnas di Jakarta pada 30 April 2018," ujar Anthonius.

PPD 2018 hanya diperuntukkan bagi tiga provinsi sehingga penilaian tahap III berusaha optimal menyampaikan pemaparan sesuai kriteria yang disampaikan Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Agustin Arry Yanna selaku Ketua Tim Pelaksana PPD 2018.

"Kebanggaan bagi Gubernur dan Wagub Maluku, Said Assagaff - Zeth Sahuburua karena periode kepemimpinan mereka (2014 - 2019) tercatat untuk pertama kalinya meraih PPD," kata Anthonius.

PPD ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak 2011 dan hingga 2017 masih bernama Anugerah Pangripta Nusantara (APN).

Kriteria PPD pada 2018 dinilai dari segi perencanaan dan pencapaian pembangunan.

PPD pada 2018 juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Presiden.

Tujuannya untuk mendorong setiap daerah, baik provinsi, kabupaten/ kota untuk menyiapkan dokumen RKPD secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.

Selain itu, menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.

Begitu pula, objek dan ruang lingkup penilaian, terdiri dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD, inovasi yang dikembangkan, serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.

Catatan Antara, Maluku bersaing masuk tiga besar bersama provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Jambi.

Selain itu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali. (MP-4)

BPJS Ketenagakerjaan Dorong Buruh TKBM Ambon Terlindungi

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Maluku, mendorong para buruh yang tergabung dalam Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Ambon terlindungi oleh jaminan kerja.

Hal tersebut dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku dengan mendatangi langsung Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon dan mensosialisasikan program perlindungan kerja, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun, Senin (30/4).

Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku M. Saleh Afif B. menyerahkan secara simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada tiga orang buruh bongkar muat.

Kegiatan ini sendiri juga untuk menyambut peringatan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2018.

Saleh Afif mengatakan dari 415 buruh yang tergabung di TKBM Pelabuhan Ambon, 350 orang di antaranya sudah terdaftar untuk program JKK dan JKM, sementara 55 orang lainnya masih belum terdaftar.

Ia berharap semua buruh di Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon bisa terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan, karena resiko kecelakaan dalam pekerjaan mereka terbilang cukup tinggi.

Tidak hanya JKK dan JKM, para buruh TKBM juga bisa meneruskan pentahapan program jaminan ketenagakerjaan dengan ikut dalam kepesertaan program JHT dan Jaminan Pensiun.

"350 orang yang terdaftar itu untuk dua program, JKK dan JKM. Kami berharap tiga bulan ke depan sudah bisa dengan program JHT dan pensiun," ujar Saleh Afif.

Ia menjelaskan, program JHT adalah memberikan manfaat berupa uang tunai kepada pesertanya, yang dibayarkan sekaligus jika peserta sudah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, cacat tetap atau berhenti kerja. Besarnya uang pertanggungan adalah akumulasi iuran yang sudah dibayarkan ditambah hasil pengembangannya.

Sedangkan program Jaminan Pensiun, iuran yang harus dibayarkan adalah tiga persen dari upah setiap bulan. Upah yang dijadikan standar adalah upah pokok dan tunjangan tetap.

Untuk di Maluku, standar upah menggunakan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku, yakni Rp2.250.000.

"Kami hanya perlu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid, selama datanya valid, pendaftaran di BPJS Ketenagakerjaan tidak akan terhambat," katanya.

Terkait belum semua buruh di Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon terdaftar dalam jaminan ketenagakerjaan, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon Hi Rawidin Ode mengatakan 55 orang buruh masih terkendala e-KTP.

"Yang belum mendaftar itu terkendala karena belum ada e-KTP. Kami dari pihak pengurus akan mengusahkan agar e-KTP tersebut bisa segera didapat, agar para anggota bisa segera mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.

Menurut Rawidin, sebelum adanya BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya sendiri yang mengurus semua proses pembayaran dan pengurusan rumah sakit bagi para pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja.

Untuk pelaksanaan program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan, akan dibayarkan melalui potongan 15 persen dari upah TKBM.

"Prinsipnya ini adalah program pemerintah jadi kami harus mendukung karena kami juga diawasi oleh pemerintah dalam pekerjaan di lapangan. Mudah-mudahan program BPJS Ketenagakerjaan ini lebih bagus dari pada kami melayani sendiri," ucap Rawidin. (MP-5)

BNN Maluku Sebarkan Foto Dua DPO Kasus Narkoba

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi telah menyebarkan foto dua bandar narkoba dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Dua pelaku yang masuk DPO BNN sekarang ini adalah Melky Tomatala (27) dan Abdullah Sepa alias Alut (33)," kata Kepala BNN Provinsi Maluku, Brigjen Pol Rusno Prihardito di Ambon, Senin (30/4).

Melky Tomatala kelahiran 7 Mei 1990 dan beralamat di desa Kamariang, kecamatan Kairatu di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan sudah lama dicari BNN karena diduga terlibat dalam kasus peredaran narkotika dan obat-obat terlarang.

Ciri-ciri pelaku Melky Tomatala adalah memiliki tinggi badan 173 CM dan berkulit sawo matang dan masuk DPO karena berdasarkan laporan kasus narkoba nomor LKN/09/X/2017BNNP tanggal 27 Oktober 2017.

Sama halnya dengan Abdullah Sepa alias Alut kelahiran 5 Desember 1982 di Kota Ambon dan menetap di kawasan Air Mata Cina RT004/ RW002 Kelurahan Urimesing, kecamatan Nusaniwe (Kota Ambon).

Alamat lainnya dari Abdullah adalah Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku di Kabupaten Maluku Tengah, dan Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pelaku memiliki ciri-ciri fisik berkulit hitam dengan tinggi badan 170 Cm, berbadan kekar, rambutnya dipotong pendek (cepak) dan bekerja di sektor swasta yang menjadi DPO berdasarkan laporan kasus narkoba nomor LKN/05/M/2015/BNNP tanggal 27 November 2015.

"Dua orang yang sudah berstatus DPO ini dicari BNN untuk ditangkap guna penyelidikan perkara tindak pidana narkotika," tandas Rusno Prihardito.

Mereka diduga melanggar pasal 112 ayat (1) dan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. (MP-3)

Tim Kemenpan Dan RB Himpun Masukkan OPD Maluku

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), di Ambon, Senin (30/4), menghimpun masukkan soal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang layak diberlakukan di Maluku sebagai provinsi berkarakteristik kepulauan.

Ketua Tim Perhimpunan Permodelan Perangkat Daerah, Halilul Khairi, mengatakan, pihaknya menghimpun masukkan terkait dengan kebutuhan daerah dan urusan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan nasional ke depan.

"Jadi pemberlakukan OPD haruslah sesuai kebutuhan maupun karakterristik masing - masing yang seperti Maluku bercirikan kepulauan," ujarnya.

Halilul mengemukakan, masukan itu berupa kelembagaan dan kendala yang dihadapi dalam rangka mengoptimalisasi mekanisme pemerintahan.

"Bandingkan Bogor dengan 4,7 jura jiwa penduduk untuk pengurusan KTP kemungkinan hanya membutuhkan waktu sehari. Namun, Maluku dengan 1.340 buah pulau dengan dengan 92,4 persen dari wilayahnya seluas 712.479,65 KM2 merupakan laut tersebar di 11 kabupaten/kota, 118 kecamatan dan 1.224 desa/kelurahan membutuhkan waktu berhari - hari maupun dana relatif besar," katanya.

Karena itu, masukkan yang dihimpun dari Pemprov Maluku maupun Pemkab Maluku Tengah menjadi perhatian serius Kemenpan dan RB dalam memutuskan OPD masing - masing daerah sesuai karakteristiknya.

"Penerapan mekanisme OPD sudah saatnya sesuai kebutuhan daerah berdasarkan mekanisme urusan sehingga optimal dalam pengembangan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial," tandas Halilul.

Sedangkan, Karo Biro Organisasi Pemprov Maluku, Titus F. Renwarin, mengapresiasi tim teknis Kemenpan dan RB menghimpun masukkan di daerah ini dengan melibatkan Pemkab Maluku Tengah.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Kemenpan dan RB terhadap Maluku mewakili delapan provinsi kepulauan yang sedang memperjuangkan RUU dibahas DPR - RI bersama pemerintah dalam waktu dekat," ujarnya.

Dia memandang perlu struktur birokrasi Maluku kedepan harulah dirampingkan sehingga fungsinya lebih optimal.

"Tidak tertutup kemungkinan dari hasil kerja tim teknis Kemenpan dan RB memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat agar OPD tertentu digabungkaan atau pun dihilangkan dalam rangka optimalisasi kinerja," tandas Titus. (MP-2)

Harga Bawang Di Tual Naik

Buletinnusa

Tual, Malukupost.com - Harga bawang merah dan bawang putih yang dijual para pedagang di Pasar Tual mengalami peningkatan dibandingkan pada hari-hari sebelumnya.

Ibu Rini, salah satu pengecer bawang ditemui di pasar Tual, Senin (30/4), menyatakan, harga bawang merah saat ini per kilogram Rp50.000 dan bawang putih dijual Rp40.000 per kilogram.

"Harga yang kami kenakan terhadap komoditi bawang ini dikarenakan modal yang dikeluarkan kini melambung. Bawang merah kita peroleh dari penyalur seharga Rp.39.000 untuk kualitas super," katanya.

Sedangkan untuk kualitas rendah dan sedang harganya Rp32.000- Rp35.000 per kilogram.

"Untuk bawang putih, kualitas super kita ambil dari penyalur dengan mengeluarkan modal Rp35.000 per kilonya sementara yang kualitas rendah dan sedang Rp30.000," kata Rini.

Pantauan Antara, beberapa pedagang lain masih mematok harga khusus untuk harga bawang merah berkisar Rp40.000 - Rp45.000.

Sementara itu, data yang dihimpun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual menyebutkan, harga bawang merah di pasar Tual pe kilogram Rp45.000 sedangkan bawang putih Rp40.000 per kilogram.

Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan harga yakni cabe rawit merah dari harga Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. (MP-5)

PT PDI Orbitkan Kapal Cantika Lestari 9C Dukung Transportasi Laut

Buletinnusa

Jhony de Quelju Bakal Jadi Pelopor Transportasi Laut

Ambon, Malukupost.com - Guna mendukung transportasi perhubungan laut di Maluku, PT Pelayaran Dharma Indah (PDI) yang dipimpin Jhony de Quelju mengorbitkan Kapal semi Cepat Cantika Lestari 9C.

Berdasarkan pantauan malukupost, Sabtu (28/4), peresmian kapal tersebut berlangsung di Pelabuhan Slamet Riyadi, yang dilakukan oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, turut hadir pada acara tersebut Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku, Anis Yermias dan Kepala Dinas Perhubungan Maluku.

Pimpinan PT Pelayaran Dharma Indah, Jhony de Queljoe mengatakan setelah diresmikan, rencananya KM Cantika Lestari akan memulai rute pelayaran perdananya pada Minggu (29/4) malam dengan tujuan Ambon-Namlea dengan waktu tempuh sekitar lima jam. Namun tidak menutup kemungkinan, pada pelayaran berikutnya kapal tersebut akan membuka rute dengan tujuan menuju daerah lainnya di Provinsi Maluku selain kota Namlea.

“Karena sudah diresmikan Walikota, maka kapal ini bisa beroperasi. Bukan tidak mungkin bisa melayani di daerah lain,”ujarnya.

Dijelaskan Siong sapaan Jhony de Queljoe, KM Cantika Lestari 9C memiliki kelebihan dibandingkan dengan kapal-kapal yang sudah diproduksi sebelumnya. Kelebihan tersebut terletak pada pemakaian mesin Caterpillar yang sedang digunakan KM Cantika Lestari 9C saat ini. Kapal ini dibuat pada sebuah galangan kapal di kawasan Bitung, Sulawesi Tenggara dengan dukungan penuh dari Trakindo dengan pemakaian alat-alat buatan atau produksi Indonesia asli.

“Tak hanya itu, kapal ini juga didesain atau dirancang oleh hasil pemikiran putera-puteri asli daerah Maluku, yakni lulusan Fakultas Teknik Perkapalan dan Permesinan Universitas Pattimura,” ungkapnya.

Sementara itu, Walikota Ambon Richard Louhenapessy usai meresmikan kapal tersebut mengatakan, kapal KM Cantika Lestari 9C merupakan kapal ke-12 yang beroperasi di perairan Provinsi Maluku dari PT Pelayaran Dharma Indah. Olehnya itu, Pemerintah Kota Ambon akan terus berupaya mendorong dan memberi kemudahan bagi para Investor pada sektor transportasi.   

“Tidak banyak orang yang bisa menjadi pelopor transportasi. Untuk itu, Pemkot sangat menyambut baik usulan Pak Yeremias yang rencananya akan memberikan penghargaan kepada Siong kategori Pelopor Transportasi,”pungkasnya.(MP-9)

Ketua DPW PKB Maluku Resmikan Posko Cinta

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku, Basri Damis, di Ambon, Minggu (29/4), meresmikan Posko Cak Imin untuk Indonesia (CINTA) untuk Wapres 2019.

Peresmian ditandai pengguntingan pita di Posko CINTA yang berlokasi di kawasan kampus IAIN, desa Batumerah, kecamatan Sirimau, Kota Ambon, digagas Relawan Beta Cak Imin Maluku.

Basri mewakili Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar yang akrab Cak Imin itu mengapresiasi inisiasi dari Relawan Beta Cak Imin Maluku.

"Cak Imin sebenarnya berkeinginan meresmikan Posko CINTA di kawasan kampus IAIN karena pertama di Maluku. Namun, sedang menunaikan Umroh sehingga menitipkan hormat dan salam bagi para relawan yang sejak 2017 telah memberikan dukungan kepadanya sebagai Cawapres 2019 mendampingi Presiden, Joko Widodo (Jokowi)," ujarnya.

Relawan Beta Cak Imin Maluku dideklarasikan di Ambon pada 13 Desember 2017.

"Kami patut mengapresiasi inisiasi dan peranan Relawan Beta Cak Imin Maluku yang menghimpun kawula muda untuk bekerja memberikan dukungan kepada Cak Imin sebagai Cawapres 2019," kata Basri.

Karena itu, para relawan diarahkan untuk memanfaatkan Posko seoptimalnya mungkin guna menelorkan pikiran - pikiran konstruktif untuk mengatasi berbagai permasalah, baik lokal, regional, nasional, dan internasional.

"Posko hendaknya dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi terhadap apapun masalah yang berada di sekitar kita. Apalagi, Posko letaknya berdekatan dengan kampus IAIN sehingga harus menjadi garda inovatif generasi muda Maluku menggodok pemikiran konstruktif bagi pembangunan Indonesia tercinta dengan Cak Imin sebagai tokoh reformis, nasional dan religius harus menjadi Cawapres 2019," tandas Basri.

Sedangkan, Ketua Relawan Beta Cak Imin Maluku, Zulfan Renifuryaan sejak dideklarasikan sejak 13 Desember 2017 bekerja keras melakukan sosialisasi kepada para kader, simpatisan dan masyarakat soal figur Cak Imin yang didaulat sebagai tokoh muda yang layak mejadi Cawapres mendampingi Jokowi.

"Kami pun siap membangun 1.000 Posko Cinta di 11 kabupaten/kota, 118 kecamatan dan 1.224 desa/kelurahan di Maluku sebagai komitmen perjuangan untuk Cak Imin Wapres 2019," katanya.

Dia mengemukakan, Posko CINTA akan dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi masyarakat, sekaligus menggalang kekuatan Cak Imin Cawapres 2019.

"Aspirasi yang dijaring nantinya dimusyawarahkan bersama untuk merumuskan program - program strategis bagi pembangunan Maluku guna disampaikan kepada Cak Imin agar diakomodir dalam visi - misi beliau sebagai Cawapres 2019," tegas Zulfan.

Peresmian Posko CINTA juga ditandai dengan para pimpinan DPW PKB Maluku, relawan membubuhkan tandatangan dukungan kepada Cak Imin diatas kain putih berukuran 2 X 5 meter. (MP-3)

Baru Tokoh Agama Diminta Ikut Ciptakan Kamtibmas Jelang Pesta Demokrasi 2018-2019

Buletinnusa -

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono memukul bedug dalam pembukaan Pengajian Akbar dan Muswil JATMAN di Pondok Pesantren Al Alif Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Sabtu (28/4/2018). (foto: res-bla)

BLORA. Hadir dalam acara Pengajian Akbar dan Musyawarah Wilayah Jamiyah Ahlith Thoriqoh Almu’tabaroh An Nahdliyyah (JATMAN) di Pondok Pesantren Al Alif Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Blora, Kapolda Jateng Irjen Pol. Condro Kirono mengajak seluruh tokoh agama untuk turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang Pesta Demokrasi 2018-2019.

“Tidak lama lagi ada dua hajatan besar di depan mata yang akan terlaksana yakni Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Karena itu, kami meminta agar semua pihak bisa saling bahu-membahu menciptakan kondusifitas selama perhelatan pesta demokrasi,” ujar Kapolda Jateng di acara yang dihadiri seluruh Kyai se Jateng, Sabtu (28/4/2018).

Pihaknya mengajak jajaran Polri bersama TNI, pemerintah daerah dan umat beragama di Indonesia, untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat, sehingga keutuhan NKRI ini dapat terus terjaga

Pada kesempatan ini pula, Irjen Pol Condro Kirono mengajak jamaah yang hadir untuk menghindari radikalisme agama. Ia menegaskan, menyelesaikan masalah dengan kekerasan bukan merupakan ajaran Islam.

“Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kekerasan bahkan pada orang lain. Maka kita juga harus mencontoh teuladan beliau. Selesaikanlah segala permasalahan dengan cara musyawarah dan mufakat,” tambahnya.

Polri meyakini dengan proses pemilu yang berjalan lancar, bisa berdampak positif terhadap jalannya pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pesta demokrasi berjalan dengan lancar dan aman serta pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si dalam sambutannya mewakili Bupati Djoko Nugroho menyampaikan bahwa dengan adanya Muswil idaroh wustho JATMAN Jateng di Blora semoga bisa membawa barokah bagi Kabupaten Blora karena berkat kerja sama antara Ulama, Umaroh, TNI dan Polri bisa semakin memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. (res-infoblora)

Konferensi Aliansi Mahasiswa Papua Surabaya Melahirkan Pemimpin Baru

Pemda Intanya Jaya Papua Melakukan Pembiaran Mahasiswa Asal Intanya Jawa Timur

15 Tahun Dikerjakan Gereja Luma Keleye Akhirnya Diresmikan

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Keinginan masyarakat Rumahkay untuk memiliki gedung Gereja yang representatif akhirnya terwujud, dengan diresmikannya gedung Gereja Luma Keleye (rumah pertemuan - bahasa wemale), jemaat GPM Rumahkay, Klasis Kairatu yang dikerjakan selama 15 tahun, 6 bulan, 10 hari.

Dalam kurun waktu yang cukup panjang tersebut, masyarakat maupun panitia pembangunan gedung Gereja Luma Keleye terus melakukan berbagai upaya, dalam mencari dana maupun mengumpulkan bantuan dari donatur. Kerja keras tersebut akhirnya terbayarkan dengan berdiri megahnya gedung Gereja yang memiliki dua lantai tersebut

Berdasarkan pantauan, pada acara peresmian gereja Luma Keleye yang digelar Minggu (29/4), masyarakat Rumahkay, baik yang datang dari Ambon dan beberapa daerah lain di Maluku bahkan provinsi lainnya, antusias menyaksikan peresmian sekaligus pentahbisan gedung gereja Luma Keleye yang mempunyai arti rumah pertemuan dimana tempat orang percaya bersekutu.

Isak tangis dari masyarakat Rumahkay maupun tamu undangan pun pecah saat menyaksikan gedung Gereja ini diresmikan oleh Ketua MPH Sinode GPM Pdt.Drs.A.J.S.Werinussa, Plt Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Nus Akerina.

Proses peresmian kemudian dilanjutkan dengan penekanan tombol untuk membuka tirai papan nama Gereja, sekaligus pengguntingan pita serta dibukanya pintu Gereja oleh Drs.A.J.S.Werinussa, sekaligus menghantarkan masuknya alat sakramen yang dibawah dari Gereja lama oleh majelis jemaat ke Gereja yang baru, diikuti ribuan jemaat Rumahkay untuk mengikuti ibadah perdana.

Usai ibadah perdana yang dipimpin langsung Drs.A.J.S.Werinussa, Plt Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, mengatakan dirinya terharu melihat semangat dan keras masyarakat Rumahkay untuk membangun gedung yang bisa menampung kurang lebih 1000 jemaat ini. Apalagi dikerjakan dalam kurung waktu yang cukup lama, 15 tahun, 6 bulan, 10 hari.

"15 tahun merupakan waktu yang cukup lama bagi masyarakat untuk bisa menempati gedung Gereja Luma Keleje, dan Ini luar biasa. Saya kira kalau bukan dengan Iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, gedung Gereja ini tidak bisa selesai dikerjakan,"ucapnya.

Menurut Sahuburua, dalam gedung Gereja ini didalamnya akan dilakukan pembinaan umat, baik secara spiritual baik maupun dalam membangun NKRI, dan teristimewa kabupaten SBB.

“Mental masyarakat Rumahkay untuk membangun rumah Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Namun yang perlu diperhatikan adalah memelihara mental tersebut,”katanya.

"Atas dasar itu, memelihara tentu jauh lebih besar, sebab membangun tanpa pemeliharaan tidak ada hasil yang baik,"katanya lagi.

Sementara itu, Wakil Bupati SBB Timotius Akerina dalam sambutannya, memberikan apresiasi inisiatif dan kerja keras dari jemaat GPM Rumahkay dan panitia pembangunan serta dukungan luar biasa dari klasis dan sinode, dalam pembangunan Gereja yang baru dalam meningkatkan pelayanan lebih efektif.

“Sebagai anak negeri, dirinya bangga bisa menandatangani prasasti peresmian dan berharap Gereja harus menjadi sumber inspirasi untuk kebersamaan dan persatuan di bumi saka mese nusa,”ujarnya.

Akerina mengimbau kepada seluruh masyarakat terkhususnya umat Kristiani di kabupaten SBB, untuk memelihara keamanan, terutama menjelang pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur.

“Sebagai orang hidup orang basudara, saya berpesan mari katong biking bae semua pelayanan kepada Tuhan, sehingga berkat yang katong terima selama apa yang katong lakukan,”pintanya.

Selain itu, Ketua MPH Sinode GPM Pdt.Drs.A.J.S.Werinussa, mengatakan sebenarnya Gereja adalah miniatur dari pembangunan jemaat melalui pembangunan gedung Gereja. yang menjadi masalah bukan soal material, tetapi adalah pembangunan manusia di dalam gedung Gereja.

Menurut Werinussa, substansi yang terdalam  dari pembangunan gedung Gereja adalah mengerahkan dan mengarahkan orang-orang, untuk bekerja. Dimana hal ini sama persis dengan substansi pelayanan pembangunan jemaat, yaitu menggerakkan dan mengarahkan orang-orang untuk bekerja bagi pelayanan pemberitaan injil di seluruh GPM.

“Mengerahkan saja tidak cukup, tetapi kita butuh diarahkan dan kalau kita sekedar mengerahkan saja, maka kita bisa menjadi liar di dalam proses pembangunan jemaat itu,”tandasnya.

Werinussa menambahkan, dari pembangunan Gereja ini, jemaat Rumahkay telah berhasil melakukan tanggung jawab kedalam dari Gereja adalah menggerakkan dan mengarahkan.
Dalam pembangunan gedung Gereja, banyak sekali masalah yang muncul.

“Tetapi kita bisa menyelesaikan, karena kita mampu mengerahkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Semoga ini dipakai dalam pelayanan GPM di jemaat ini untuk hari-hari yang akan datang,”pungkasnya. (MP-7)

Kementan Bantu Pengembangan PSP Maluku

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Kementerian Pertanian (Kementan) membantu pengembangan program Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) maupun pangan Maluku pada tahun anggaran 2018 "Kementan memberikan bantuan dalam rangka mendukung pengembangan dan percepatan pertanian di Maluku," kata Kadis Pertanian Maluku, Diana Padang, dikonfirmasi, Sabtu (28/4).

Kementan membantu pengembangan lahan kering seluas 12.222 hektar, jagung 27.791 hektar, ubi kayu 900 hektar, pupuk, jalan usaha tani dan alat pemukul jagung.

Bantuan peralatan pendukung di bidang pertanian berupa traktor roda dua 147 unit, pompa air 202 unit, alat tanam padi 27 unit, kultifator 74 unit, handprayer 140, alat tanam jagung 94 unit, penggilingan padi dua unit dan peralatan pengolahan pangan 12 unit.

Dia mengemukakan, Distan Maluku saat ini melaksanakan program pengembangan pertanian kawasan untuk komoditas seperti padi, jagung dan kedelai (Pajale) yang telah ditetapkan Kementan.

Tanaman holtikultura yang dikembangkan melalui penetapan Kementan adalah cabai dan bawang merah. Perkebunan dikembangkan pala, cengkih dan kelapa. Di bidang peternakan, sapi potong dan kambing.

"Komoditasnya telah ditetapkan Kementan untuk pengembangan pertanian kawasan. Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk pengembangan pangan lokal di daerah sesuai gugus pulau seperti padi di kabupaten Buru, Seram Bagian Barat (SBB) maupun Seram Bagian Timur (SBT)," kata Diana.

Disinggung pengembangan ternak berdasarkan gugus pulau, dia menjelaskan, berdasarkan potensi dan karakteristik masing -masing daerah.

Ternak sapi potong didominasi peternak di Pulau Buru maupun Seram meliputi kabupaten Maluku Tengah, SBB maupun SBT.

Pengembangan kerbau di Pulau Moa, domba di Pulau Kisar dan kambing di Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Ayam petelur, pedaging maupun broiler di Pulau Ambon. Sedangkan itik di Pulau Seram maupun Buru. (MP-3)

Kapolda Maluku Ingatkan Waspadai Potensi Konflik Pilkada

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Kapolda Maluku Irjen Pol Andap Budhi Revianto mengingatkan jajarannya untuk selalu mewaspadai berbagai potensi konflik di masyarakat yang bisa terjadi saat pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah.

"Ada 11 potensi kerawanan yang dapat terjadi saat pelaksanaan pilkada sehingga harus diwaspadai seluruh personel dari jajaran polda hingga polres," kata Kapolda di Ambon, Minggu (29/4).

Potensi kerawanan konflik pilkada yang bisa terjadi diantaranya menyangkut persoalan profesionalisme para penyelenggara pemilu yang dapat memicu konflik.

Kapolda mencontohkan kasus pembakaran sembilan kantor dinas milik pemerintah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh para pendukukng kandidat calon bupati yang kalah, atau kasus pelemparan rumah ketua KPUD Maluku Tengah beberapa tahun lalu.

Selanjutnya pilkada gubernur-wagub 2018 yang diikuti tiga kontestan membuat daerah ini terbagi dalam tiga bagian, kemudian masalah internal partai dan karakteristik masyarakat dan terkait persoalan fanatisme, daerah asal calon, hingga politik uang.

Untuk mengamankan seluruh proses dan pentahapan pilkada Maluku 2018, Polda Maluku telah menggelar Operasi Mantap Praja Siwalima 2018 sejak Januari lalu dengan melibatkan lebih dari 4.700 personel gabungan TNI dan Polri.

Karena pada Juni 2018 nanti, terdapat 171 daerah di seluruh Indonesia berlangsung pesta demokrasi pemilihan kepala daerah seperti gubernur/wagub, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Termasuk di wilayah Provinsi Maluku sendiri akan dilangsungkan pemilihan gubernur/wagub, pilkada bupati/wabub Maluku Tenggara, serta wali kota dan wawali Tual.

Pihak KPU sendiri mengatakan Maluku termasuk salah satu daerah di Indonesia yang rawan saat pilkada berlangsung sehingga Polda telah menyiapkan ribuan personelnya melakukan pengamanan.

"Saya telah melakukan peninjauan ke Mapolres Pulau Ambon dan PP Lease guna memberikan arahan terkait operasi mantap praja sehingga anggota polres selalu siap siaga dalam menjaga ketertiban masyarakat," tandas Kapolda.

Kegiatan ini juga merupakan salah satu program penguatan secara internal yakni penguatan kapasitas selaku anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. (MP-3)

BMKG Terbitkan Peringatan Dini Cuaca Di Maluku

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menerbitkan peringatan kondisi cuaca di Maluku pada beberapa hari ke depan.

Data yang dihimpun di BMKG, Minggu (29/4), tercatat, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir berpotensi terjadi di Kota Ambon maupun kabupaten Maluku Tengah maupun Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru.

Selain itu, laut Maluku, perairan Pulau Seram dan laut Banda.

Adanya awan gelap (Cumulonimbus) di lokasi tersebut dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang.

Tinggi Gelombang mencapai 2,5 meter berpotensi terjadi laut Arafura.

Karena itu, para nelayan yang hendak menangkap ikan jangan memaksakan diri melaut dengan mengandalkan armada tradisional.

Apalagi, nelayan asal Maluku sering "hanyut" ke perairan Australia sehingga diamankan aparat keamanan setempat.

Armada tradisional tidak kuat menahan kondisi cuaca tersebut dengan sewaktu-waktu terjadi perubahan kecepatan angin sehingga mempengaruhi tinggi gelombang.

Imbauan kondisi cuaca telah disampaikan melalui masing-masing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sembilan kabupaten dan dua kota, termasuk para Bupati maupun Wali Kota.

Diingatkan juga bila terjadi kondisi cuaca ekstrim, maka Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Ambon berwenang tidak memberikan izin berlayar, bahkan sekiranya dipandang perlu aktivitas pelayaran untuk sementara ditutup sambil menunggu laporan perkembangan cuaca terbaru.

Para pengguna jasa transportasi juga hendaknya memaklumi bila terjadi penundaan dan keterlambatan jadwal keberangkatan kapal laut akibat faktor cuaca karena pertimbangan perlunya memprioritaskan keselamatan. (MP-2)

Operasi Patuh Siwalima Sasar Tujuh Prioritas Pelanggaran

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Operasi Patuh Siwalima 2018 yang digelar Polda Maluku sejak 26 April hingga 9 Mei 2018 akan menyasar tujuh prioritas pelanggaran lalu lintas yang sering kurang mendapat perhatian masyarakat.

"Sasaran pelanggaran yang menjadi perhatian polisi adalah bagi para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat di Ambon, Sabtu (28/4).

Tidak menggunakan helm standart oleh para pengendara sepeda motor sangat riskan ketika terjadi kecelakaan dimana daerah bagian kepala yang terbentur tidak terlindungi secara maksimal.

Kemudian bagi pengendara mobil akan diwajibkan memakai sabuk pengaman dan polisi akan menindak para pengemudi yang memacu mobilnya yang melebihi batas kecepatan maksimal.

Bagi pengemudi yang sudah dalam kondisi mabuk akibat mengonsumsi minuman keras juga akan dikenakan sanksi.

Dalam operasi ini, kata Kabid Humas, polisi juga akan menyasar para pengemudi kendaraan roda dua dan roda empat yang ternyata masih di bawah umur dan belum layak mendapatkan surat izin mengemudi.

"Saat ini juga tidak jarang ditemui ada orang yang mengemudi baik sepeda motor maupun mobil sambil memainkan telepon genggam mereka sehingga bisa mengancam keselamatan pengemudi maupun pengguna jalan raya yang lain," ujarnya.

Karena itu aparat kepolisian akan melakukan penertiban terhadap jenis pelanggaran seperti ini, termasuk menciduk mereka yang mengemudi dengan posisi melawan arus. (MP-4)

Lapas Klas IIB Tual Raih SDP Terbaik Se-Indonesia Timur

Buletinnusa

Langgur, Malukupost.com - Kantor Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIb Tual menggelar Upacara dalam rangka peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (PAS) ke-54 Tahun 2018, yang digelar di Rutan Lapas setempat, pada hari Jumat (27/4).

Pada peringatan Hari Bhakti PAS ke 54 ini, Lapas Klas IIb Tual meraih Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HM RI terkait Operator SDP terbaik, yakni Juara Pertama SDP (Sistem Data Pemasyarakatan) Terbaik se-Indonesia Timur. Penghargaan SDP ini adalah Pelaporan secara online tepat waktu ke Pusat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan.

Upacara HUT PAS tersebut, dilaksanakan penuh hikmat dan sederhana diikuti seluruh jajaran Lapas Klas IIB dan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) yakni Pelaksana Harian (Plh) Kepala lapas, Abdul Rahman Bahata, sekaligus membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Yasonna H. Laoly.

Menkumham Yasonna dalam sambutan menyatakan, upaya pemasyrakatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik merupakan bukti bahwa negara hadir di tenfgah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan dan menjawab segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

“Bahwa salah satu wujud nyata yang dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan adalah dengan membuat mekanisme percepatan dalam pemberian pelayanan hak bagi Warga Binaan (WB) Pemasyarakatan dengan mengunakan teknologi informasi,”ujarnya.

Menurut Mekumham, langkah tersebut sudah ditetapkan menjadi sebuah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

“Tidak ada lagi cerita usang tentang rendahnya moralitas dan integritas petugas pemasyarakatan yang terulang. Janganlah bekerja hanya melaksanakan rutinitas yang sama secara terus-menerus. Jika ingin suatu perubahan lakukanlah suatu terobosan dan effort yang lebih. Tanamkan Semangat pembaharuan yang open minded, progresive, serta core value dengan semangat Kami PASTI untuk menghadapi tantangan tugas kedepan,”katanya.

“Marilah kita bersatu untuk membuat komitmen besar membangun pemasyarakatan dengan menjalankan tugas yang dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan serta mampu menciptakan iklim birokrasi yang efektif, efisien, bersih dari korupsi dan siap melayani masyarakat,” katanya lagi.

Yasonna berpesan kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan untuk tetap semangat bekerja dengan penuh dedikasi dan pantang menyerah, menunjukkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara ini dengan memberikan dharma bakti melalui pengabdian yang terbaik. (MP-11)

Bendungan Way Apu Dukung Swasembada Beras

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Dinas Pertanian (Distan) Maluku menyatakan pembangunan bendungan Way Apu di kabupaten Buru mendukung program pemerintah provinsi (Pemprov) setempat untuk mewujudkan swasembada beras.

"Pembangunan bendungan Way Apu mendorong percepatan pengembangan sawah dalam skala besar, sekaligus meningkatkan produksi beras," kata Kadis Pertanian Maluku, Diana Padang, dikonfirmasi, Sabtu (28/4).

Dia mengemukakan, bendungan Way Apu yang diprogramkan rampung pembangunannya pada 2.022 itu mendukung program menanam dua kali setahun di areal seluas 7.607 hektare.

"Jadi bila ditanam dua kali mencapai 15.241 hektare dengan produksi rata - rata 4,7 ton beras, maka bisa memenuhi kebutuhan beras masyarakat Maluku sebanyak 1,8 juta jiwa," ujar Diana.

Distan Maluku pada 2017 menargetkan produksi beras sebanyak 151.005 ton, tetapi yang terealisasi baru 85.103 ton.

Kekurangan beras ini dipasok dari Makassar, Sulawesi Selatan maupun Surabaya, Jawa Timur.

"Kami pada 2018 menargetkan produksi beras sebanyak 131.005 ton, baik padi tanam maupun gogo," kata Diana.

Dia mengapresiasi program Gubernur dan Wagub Maluku,Said Assagaff - Zeth Sahuburua (2014 - 2019) sehingga pembangunan bendungan Way Apu masuk salah satu dari 11 program strategis nasional.

"Pulau Buru memang sudah diprogramkan menjadi lumbung pangan masa depan Maluku sehingga kehadiran bendungan Way Apu strategis bagi perluasan lahan pengembangansawah maupun produksi beras," tandas Diana.

Sebelumnya, Kadis PU Maluku, Ismael Usemahu mengemukakan, mega proyek ini pembangunannya membutuhkan anggaran Rp2,1 triliun.

Mega proyek tersebut dibagi dua paket yaitu paket I yakni pembuatan jalan akses menuju bendungan serta bangunan pelengkap bendung dengan anggaran sebesar Rp1,1 triliun, sedangkan paket II untuk pembangunan bendungan dengan anggaran Rp1 triliun.

Bendungan Way Apu juga akan berfungsi sebagai 'float control' (kontrol mengapung) untuk mencegah meluapnya air dan menggenangi dataran Way Apu saat musim penghujan.

"Saat musim hujan setiap tahun, dataran Way Apu yang dibagi empat kecamatan akan tergenang air, baik pemukiman maupun areal sawahnya, sehingga keberadaan bendungan ini dapat menjadi sarana kontrol suplai air," tegas Ismael.

Bendungan tersebut juga akan berfungsi sebagai penyedia air baku kepada masyarakat di dataran Way Apu karena mampu menyediakan air baku dengan volume 250 liter/detik, di samping menghasilkan energi listrik sebesar 6 Mega Watt (MW). (MP-2)

Nafas Muda Aktor Damai Di Ambon Urban Art Walk

Buletinnusa

Band Ikan Asar (foto Rudi Fofid)

Ambon, Malukupost.com - Kafe Kayu Manies di Ambon, sangatlah manis. Pada Jumat (28/4) malam, para muda, musisi, perupa, penyair, dan kelompok-kelompok kreatif berkumpul.  Sebuah pentas bertajuk Urban Art Walk digelar Paparisa Ambon Bergerak. Para muda tiada hentinya mewartakan pesan-pesan damai dengan cara dan gaya nan unik.

Kelompok musik Otoskopi membuka malam dengan mengajak semua orang menyanyikan lagu "Gandong" yang disusun oleh Buce Sapury.  Otoskopi kali ini tampil dengan komposisi trio, yakni Zul Karepesina (vokal/gitar), Aqsha Bahweres (gitar) dan Billy Imuly (bass).  Mereka melantunkan tiga lagu berturut-turut "Kota Kenangan", "Enggo Lari" dan "Peran Bukan Tuhan".

Penyair Maluku Eko Saputra Poceratu tampil penuh pesona. Penyair yang terpilih sebagai The Emerging Writer from the East Indonesia pada Makassar International Writer Festival 2018, membaca puisinya berjudul "Seni Itu Sane: Cinta".

"Seni membuat kita serahim
membungkus kita dalam satu plasenta
mengikat kita dalam satu pusar
di danau ketuban yang sama", begitulah bait pembuka puisinya yang membakar.

Penyair asal Banda Setyawan Samad tampil mistis dengan puisi "Mantra".  Dalam iringan musik liris, ia memulai dengan gaya pasawari.  Meski demikian, senada dengan Eko Saputra Poceratu, diapun membawa pesan damai.

"Sekarang perang telah usai
Ambil dayung, toma perahu
Tanam cengkeh selingi pala
Tiup bia jadi suara
Katong damai dalam budaya
Mena", demikian Setyawan menutup puisinya.

Pentas berlanjut dengan menghadirkan kelompok Band Ikan Asar.  Tanpa Christianto Pattinama, kali ini Ikan Asar naik panggung dengan komposisi Jandri Welson Pattinama (vokal/gitar), Michael Joseph (kajon), Rendy Diasz (bass) dan additional player Ralph Pattinama, putra 

Ikan Asar mengawali pentasnya dengan lagu John Lennon, "Imagine",  disusul  "Penguasa' (Iwan Fals). Lagu kritik "Ambon Manise" garapan Ikan Asar, dipersembahkan paling akhir.  Semua penonton ikut berdendang, sambil diajak merenungkan perilaku buang sampah secara serampangan, membuat Ambon Manise penuh sampah.

Penampil berikut adalah Wirol Haurissa dan Chalvin Papilaya. Keduanya adalah pendiri Bengkel Teater Batu Karang di Kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku.  Wirol pernah meraih medali emas lomba cipta dan baca puisi antar mahasiswa Indonesia Timur.  Sedangkan Chalvin, tahun lalu mengikuti Makassar International Writer Festival 2017. Ia terpilih sebagai salah satu penulis cemerlang The Emerging Writer from the East Indonesia.

Pentas teater oleh Wirol Haurissa dan Chalvin Papilaya  (foto revelino berry)

Duet Wirol dan Chalvin menampilkan pentas teater penuh tanda tanya.  Apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan? Dengan mengukur-ukur aneka baju di atas panggung, sambil terus menggugat dengan tanda-tanya. 

"Mungkin ini absurd, tapi saya dan Wirol merasa inilah yang paling sulit.  Apakah kita semua sudah melewati batas segregasi? Ini baju-baju dengan simbol-simbol agama, dan garuda.  Dengan pertanyaan-pertanyaan ini mari bertanya, mengapa kita tidak pergi tidur di Hitu, Hila dan sebagainya," papar Chalvin ketika diminta pelancar acara Mark Ufie, mengenai pesan di balik baju dan tanya-tanya tersebut.

David Yonry Leimena, Setyawan Samad dan Srihandayani Latukau adalah tiga penyair beda usia, beda kampung, agama, tapi mampu menyatu dalam musikalisasi puisi  "Sia-Sia" karya Chairil Anwar. 

Penampilan trio David (gitar/vokal), Setyawan (ukulele) dan Srihandayani (vokal) begitu mewah.  Kemewahan bukan karena menghadirkan sastrawan seabadi Chairil Anwar. Bukan juga karena petikan gitar, ukuele dan harmoni  vokal Srihandayani yang bening. Ketiiganya menjadi simbol perjumpaan orang muda Islam-Kristen yang menawan.

Kolaborasi seniman Islam-Kristen di pentas memang sudah menjadi model unik di Maluku yang mempertontonkan kebersamaan dan harmoni duta-duta damai.  Untuk bisa tampil apik di muka penonton, para seniman muda butuh perjumpaan dan dialog dalam sesi-sesi latihan, hingga adegan minum kopi bersama.

SEGREGASI ITU
Selain para seniman yang naik pentas malam hari,  sebelumnya Urban Art Walk menghadirkan aktor-aktor provokator damai lain yang tadinya tersebar di lima titik Kota Ambon.  Mereka adalah  Yudha Magrib di Lorong Arab dengan interaksi "menuliskan kenangan" dalam tajuk Memory, Erzhal Umamit di Simpang Trikora (Selfie/Friendship), Vivi Tanamal di Air Mata Cina (Berpose memukul tiang listrik/Chaos), Joner Lakburlawal dkk di Lorong Indojaya (Nas/Bakubae), dan Morika Tetelepta di Titik Nol (Main Musik/Harmony).

"Maukah kalian, melintasi batas bersama kami?" Pertanyaan ini diajukan dalam sebuah undangan terbuka di akun facebook, twitter, dan instagram Ambon Art Walk, yang dikelola Komunitas Ambon Bergerak, sebuah komunitas kreatif. 

"Urban Art Walk adalah bentuk intervensi artistik sebagai respon terhadap masalah segregasi yang timbul akibat konflik tahun 1999-2004. Melalui Urban Art Walk, kami mengajak kalian berjalan berkeliling dan menikmati karya-karya visual, instalasi dan musik pada lima lokasi di jantung Kota Ambon, sembari menerobos daerah-daerah yang selama ini enggan dikunjungi. Sejatinya, kami ingin mengajak orang-orang melintasi batas-batas, perasaan takut dan curiga," demikian ajakan pada poster undangan.

Undangan itu ternyata direspon para muda.  Lima kelompok orang muda rela berjalan dalam gerimis menuju lima titik Ambon Art Walk, sebelum akhirnya berpuncak di malam pementasan.

Marvin Lorens dari Paparisa Ambon Bergerak kepada Media Online Maluku Post menyebutkan, Urban Art Walk adalah program kerjasama Paparisa Ambon Bergerak dengan Yayasan Kelola dan didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Denmark untuk Indonesia.

Selama sepuluh tahun terakhir ini, Komunitas Ambon Bergerak telah menggerakkan banyak aksi seni demi kemanusiaan.  Datang ke Paparisa Ambon Bergerak di Lorong Sagu, Ambon, pengunjung akan bertemu dengan seniman-seniman muda yang bergerak secara diam-diam dari lorong ke lorong, kafe ke kafe, kampung ke kampung. Mereka tidak lagi membicarakan perdamaian dalam wacana.  Mereka melakukannya dengan semangat Pattimura.  Merekalah yang mencetuskan diksi-diksi damai: Beta Maluku! (Rudi Fofid/foto Revelino Berry)

Pemusnahan Barang Sitaan Warnai HBP Di Ambon

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Pemusnahan barang-barang sitaan hasil penggeledahan yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ambon maupun di Rumah Tahanan (Rutan) Ambon mewarnai perayaan HUT Bhakti Pemasyarakatan (HBP) di Ambon.

"Barang-barang yang disita dan dimusnahkan adalah hasil penggeledahan selama setahun terakhir di Lapas maupun Rutan Kelas II Ambon," kata Kakanwil Hukum dan HAM Maluku Priyadi seusai pemusnahan barang hasil sitaan yang dirangkai HBP, di Ambon, Jumat (27/4).

Barang yang dimusnahkan diantaranya hasil sitaan dari Lapas Kelas II A Ambon berupa 52 unit telepon genggam, 17 buah charger dan 19 buah Headset.

Sedangkan yang disita dari Rutan Kelas II Ambon berupa 12 unit telepon genggam, kabel satu meter, 19 buah botol kaca, empat potong kaca, obat-obatan, satu gunting dan silet empat buah.

Dia mensyukuri hasil sitaan dan rampasan itu tidak terlalu banyak dan pemusnahannya disaksikan pihak BNN dan Polda Maluku dan Polres P.Ambon.

Priyadi menyatakan tekadnya untuk memberantas peredaran narkoba dan juga melakukan langkah-langkah penertiban terkait pungutan liar.

Priyadi juga memimpin HUT Pemasyarakat yang jatuh pada 27 April 2018, sekaligus membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H.Laoly.

Perayaan HUT juga dirangkaikan dengan pisah sambut Kepala Devisi Administrasi dan Kepala Devisi Pemasyarakatan dan Kepala Devisi Keimigrasian. (MP-4)

Sensus Podes Buktikan Keberhasilan Pengentasan Desa Tertinggal

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sandjojo menyatakan akan menunggu hasil sensus atau pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilakukan Badan Pusat Statistik guna mengetahui tingkat keberhasilan program pengentasan desa tertinggal.

"Sesuai RPJM, kita ditargetkan menurunkan jumlah angka desa tertinggal dari 20 ribu menjadi 5.000 desa tertinggal secara bertahap, namun berdasarkan laporan dan survei dari komponen masyarakat maupun IPB dan UGM, ternyata sudah mencapai 15.000 desa yang kita entaskan," kata Menteri Desa PDT di Ambon, Jumat (27/4).

Namun menteri belum berani merilis data tersebut karena masih menunggu hasil sensus podes yang dilakukan oleh BPS mulai Bulan Mei tahun 2018 nanti.

Penegasan Menteri Desa PDT disampaikan dalam kegiatan Konferensi Besar Fatayat Nahdlatutl Ulama Nasional XVI yang berlangsung dari tanggal 25-30 April 2018 di Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku.

"Makanya saya minta kepada masyarakat desa benar-benar mendukung sensus Podes ini untuk mengisi berbagai pertanyaan yang diberikan petugas BPS guna memastikan 15 ribu itu benar atau tidak," tandasnya.

Kalau benar mencapai angka tersebut maka Menteri Desa PDT yakin diakhir tahun 2019 nanti program mengentaskan desa tertinggal melalui penyaluran dana desa di seluruh Indonesia sudah terpenuhi.

Dikatakan, melalui kegiatan konferensi besar ini, Fatayat NU ini juga bisa memberikan pelatihan kepada ibu-ibu untuk membangun desa-desa wisata, budidaya hydrophonic di halaman rumah mereka karena keterbatasan lahan.

"Nantinya bersama Kementerian Pertanian juga diminta 10 juta ayam petelur dibagikan kepada masyarakat di desa-desa yang tertinggal untuk meningkatkan gizi dan biaya hidupnya," katanya.

Selain itu masih ada program tiap halaman dikasih bibit tanaman durian dan rambutan dan yang kelola Badan Usaha Milik Desa dan fatayat juga bisa terlibat dalam memberikan pelatihan.

Untuk Provinsi Maluku, kata Menteri, Fatayat juga bisa mengundang para ibu rumah tangga di desa untuk bagaimana bisa mengelola sumberdaya alam yang ada untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui peran ibu-ibu dengan berbagai event seperti program desa wisata, liga desa, dan sebagainya.

"Program ini akan segera dijalankan karena kita juga mendapat bantuan dari bank dunia cukup besar dan salah satunya, kita alokasikan untuk fatayat," ujar Menteri.

Bentuk kegiatannya berupa pelatihan, dimana fatayat bisa melatih dan kementerian dorong Fatayat membuat locus-locus yang telah disiapkan, karena ada 1.000 desa yang menjadi program pengurangan di Indonesia.

"Yang di Maumere itu hanya untuk pelatihan saja tetapi programnya ikut yang dirancang Kementerian Desa dan Fatayat sudah siap untuk menjadi salah satu fasilitator dari program kementerian yang sudah dituangkan dalam MoU sejak cukup lama," jelas Menteri.

Selain Fatayat NU, kementerian juga bekerjasama dengan organisasi lainnya seperti GMIT, pondok pesantren, kerjasama dengan gereja di Nias, jadi semua komponen masyarakat kita libatkan termasuk organisasi pemuda Anggarannya juga berbeda sesuai program yang dijalankan untuk setiap organisasi. (MP-4)

DP3MD Ambon Target Dana Desa Sesuai Prioritas

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) Rulien Purmiasa menargetkan pengelolaan Dana Desa tahun 2018 sesuai prioritas.

"Kita targetkan penyerapan dana desa di kota Ambon tahun 2018 harus proposional yakni seuai dengan empat program prioritas," katanya di Ambon, Jumat (27/4).

Menurut dia, Peraturan Menteri Kemendesa (Permendes) nomor 19 Tahun 2017, mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018.

Penetapan prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa, dan acuan bagi pemerinta pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Empat program prioritas tersebut yakni untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa, membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

"Kita berupaya agar semua program proposiaonal, sehingga setiap desa dan negeri di Ambon tidak terpaku hanya untuk pembangunan infrstruktur," ujarnya.

Rulien menjelaskan, Wali Kota Richard Louhenapessy teleh menginstruksikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2018 harus digunakan sesuai peruntukan.

Seluruh kepala desa dan raja diimbau berhati-hati dalam menggunakan Dana Desa dan ADD sesuai peruntukan, mengingat setiap tahun alokasinya terus meningkat.

"Dana desa tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan desa. Dana tersebut harus sesuai atau selaras dengan RPJMDes dan RKPDes," tandasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan DD dan ADD diawasi langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (DP3AMD) serta Inspektorat Kota Ambon.

DP3AMD bertugas mengawasi penyaluran dan penggunaan dana desa, sedangkan Inspektorat melakukan audit laporan pertanggungjawaban dana desa dan ADD. (MP-2)